Pendidikan
Lagi, DKHI Bakal Sambangi DPR RI
- Details
- Published on Tuesday, 13 May 2014 17:46
- Written by Andry
- Hits: 38984
Kuningan (KaTer) - Setelah meminta kepada Pemkab Kuningan melalui BKD Kuningan untuk menyelesaikan verifikasi, validasi dan pemberkasan Honorer Kategori II. Ketua DPC Dewan Koordinator Honorer Indonesia (DKHI) Kuningan, Udin Jaenal Abidin menyatakan akan kembali menyambangi gedung nusantara senayan, untuk menemui komisi II DPR RI.
Meski belum ditentukan jadwal dan waktu kunjungannya, namun Udin menerangkan bahwa surat permohonan untuk melakukan hearing dengan komisi yang membawahi bidang kepegawaian nasional tinggal menunggu jawaban.
“Kami sudah melakukan kordinasi dengan pihak sekretariat DPR RI. Jadi, kita tinggal nunggu kesiapan dari komisi II untuk menerima kami di gedung senayan. Besok rabu juga kami akan mengundang rekan-rekan honorer dari seluruh instansi untuk melakukan pertemuan sebagai persiapan audensi dengan DPR RI dari Konisi II di Jakarta,” kata Udin Kepada KaTer, Selasa (13/5/2014).
Dalam pertemuan yang akan digelar di Gedung PGRI Kabupaten Kuningan kata Udin, akan dihadiri oleh Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman dan Ketua PGRI Kuningan. Meski sebelumnya DKHI Kuningan sempat berkunjung ke komisi II dan Kemenpan dengan didampingi Ketua DPRD Kuningan, kali ini Ia mengaku akan mengerahkan murni massa DKHI sewilayah Jabar.
“Kami sudah melakukan komunikasi dengan seluruh perwakilan DKHI se Jabar, di 26 kota dan kabupaten untuk mengikuti audiensi meminta kejelasan nasib para honorer kategor II yang beberapa waktu lalu tidak lolos di uji seleksi CPNS,” ujarnya.
Lebih jauh Uding mengungkapkan, pihaknya akan tetap memperjuangkan nasib seluruh Tenaga Honorer Kategori II, semua harus menjadi PNS. Itu sudah pilihan dan kebulatan tekadnya. “Adapun caranya, kami akan meminta kepada komisi II untuk mendesak kepada Kemenpan untuk membuka test ujian masuk penjaringan CPNS kategori II kembali,” jelasnya.
Dengan adanya permintaan mutlak yang tidak bisa ditawar kata Udin, secara otomatis DKHI juga sekaligus menolak adanya program pekerja pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), yang akan dijadikan penawaran solusi bagi para honorer kategori II yang gagal menjadi PNS.
“Kami mendesak kemenpan R&B untuk segera mengeluarkan SE atau penambahan quota CPNS kategori II. Dan sebelum pelaksanaan Pilpres 2014, kami memnta kepada pemerintah pusat sudah dapat mengumumkan tuntutan kami,” tandasnya.
Ditanya jika tuntutan yang disampaikan kepada komisi II DPR RI kelak tidak didengar atau di realisasikan atau ditolak, Udin mengancam bahwa dirinya bersama teman-teman kategori II lainnya se-Indonesia akan turun kejalan.
“Sekitar 450 ribu orang pegawai kategori II se Indonesia akan turun ke jalan, kami akan pusatkan aksi demonstrasi terbesar kategori II di sejarah Indonesia. Maka itu kami meminta agar pemerintah dapat mendengan permintaan kami,” pungkasnya.(AND)
