Parlementaria
LPP APBD 2014 Disepakati Semua Fraksi
- Details
- Published on Tuesday, 28 July 2015 19:03
- Written by Andry
- Hits: 23851
Kuningan Terkini - Sebanyak tujuh fraksi dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Kuningan secara sepakat menyetujui Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2014 ditetapkan menjadi Perda Kuningan. Persetujuan resmi ketujuh fraksi DPRD yakni fraksi Restorasi PDIP, PAN, Golkar, PKS, Demokrat, PKB, dan Gerindra Persatuan dilakukan pada rapat paripurna di gedung wakil rakyat setempat, Selasa (28/7/2015).
Hadir dalam kesempatan itu Bupati Kuningan Hj Utje CH Suganda bersama wakilnya H Acep Purnama, Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman didampingi wakil pimpinan, Dandim 0615 Kuningan Letkol CZi Dindin Kamaludin SIP serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Adapun kesimpulan pansus yang diketui Nuzul Rachdy terhadap Raperda LPP APBD 2014 juga menyetujui Perda LPP APBD 2014 untuk disahkan. Untuk hasil pembahasan pansus yang dibacakan jubirnya, Etik Widiati dari Fraksi PKS disampaikan, pansus memandang bahwa realisasi penerimaan PAD di tahun 2014 memang sudah mencerminkan upaya optimal, atas peningkatan PAD sebagaimana yang tertuang dalam Naskah Kesepakatan antara pemerintah dengan DPRD Kuningan.
“Namun demikian, kami masih prihatin atas rendahnya realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang hanya tercapai sebesar 80 persen dari target yang direncanakan,” ujarnya.
Pihaknya juga mengkritisi, soal struktur APBD Kuningan dari tahun ke tahun menunjukan porsi total belanja langsung untuk publik yang jauh lebih kecil dibanding porsi belanja tidak langsung. Hal ini menggambarkan masih lemahnya posisi anggaran dalam hal kemampuannya untuk pembiayaan program dan kegiatan pembangunan.
“Maka sudah sepatutnya, hal itu menjadi bahan instropeksi bersama bahwa kebijakan umum pengelolaan anggaran Kuningan 2014, belum sepenuhnya berorientasi pada kebijakan anggaran langsung untuk publik, juga belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian kinerja untuk pembangunan,” bebernya.
Selain itu, pihaknya juga memandang, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran sudah semestinya semakin diperketat, bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran agar lebih proporsional lagi di masa-masa yang akan datang.(AND)
