Parlementaria
Pansus Tatib Rampung, Dewan Segera Paripurna
- Details
- Published on Wednesday, 22 October 2014 19:31
- Written by Andry
- Hits: 24376
Kuningan Terkini - Anggota dewan yang masuk dalam jajaran Pansus Tata Tertib DPRD Kuningan akhirnya merampungkan tugasnya untuk membahas sejumlah alat kelengkapan dewan yang bakal diterapkan pada periode sekarang.
“Alhamdulillah kami sudah beres melaksanakan tugas. Mohon maaf kalau kita dalam pembahasan ini terkesan diulur-ulur, sebenarnya tidak sama sekali. Insya Allah kalau tidak ada halangan, jumat besok diparipurnakan,” ucap Ketua Pansus Tatib dewan H Dede Ismail SIP MSi kepada KaTer usai rapat, Rabu (21/10/2014).
Rampungnya tugas oleh Pansus kata Dede, mengacu juga pada berbagai agenda penting yang akan dihadapi diantaranya pembahasan APBD 2015 yang membutuhkan waktu dan ketelitian cukup jeli. Seharusnya, jika mengacu pada aturan tatib, pembahasan APBD 2015 ini sebenarnya harus dilaksanakan pada minggu pertama bulan oktober.
“Tapi karena kita dilantiknya belakangan dan berbeda dengan daerah lain, ditambah ada pembahasan pansus, akhirnya pembahasan APBD ini harap maklum kalau waktunya agak molor,” katanya.
Namun yang jelas lanjut Dede, tatib dewan yang akan diparipurnakan pada jumat nanti akan dijadikan pedoman bersama berkaitan denga tata cara kerja DPRD maupun tata beracara Badan Kehormatan (BK).
“Karena sudah tidak ada lagi multi tafsir diantara kita, makanya tugas pansus bisa selesai. Hasil pembahasan diantaranya ada perubahan dalam pembahasan LPJ bupati kedepan dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) bukan Pansus. Panja ini akan menindaklanjuti LPH (Laporan Hasil Pemeriksaan) dari BPK RI terkait penggunaan APBD,” ujarnya.
Dikatakan, untuk pengawasan sendiri akan dikembalikan kepada alat kelengkapan atau komisi-komisi. Selain itu, saat ini di gedung DPRD sudah tidak ada lagi kubu-kubuan, karena sudah saatnya anggota dewan bersatu untuk bekerja demi kepentingan rakyat.
“Sekarang ini kita harus menanggalkan kepentingan pribadi dan sudah saatnya terfokus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Jadi, tidak ada lagi KMP dan KIH yang ada koalisi rakyat,” pungkasnya.(AND)
