Pemerintahan
Bupati Hadiri Rapat di Kemendagri
- Details
- Published on Saturday, 14 February 2015 13:59
- Written by Nona Rizky
- Hits: 37687
Kuningan Terkini - Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Suganda, S.Sos, M.AP didampingi Kepala Satpol PP, Deni Hamdani, MSi dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Ridwan Setiawan, MH menghadiri peresmian hasil pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan umum di Gedung Sasana Abdi Praja Kementerian Dalam Negeri, Kamis (12/2/2015).
Dalam kegiatan tersebut, dilaksanakan juga penyerahan petunjuk pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus lingkup Ditjen Pemerintahan Umum tahun anggaran 2015, penyerahan permendagri tentang batas antar daerah, permendagri tentang kode dan data wilayah, penandatanganan MoU kerjasama antar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah serta Penyerahan secara simbolis Sertifikat Ahli Pemadam Kebakaran dan Sertifikat Pendidikan Dasar Satpol Pamong Praja.
Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Agung Mulyana mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membangun sinergitas antara kementerian dan pemerintah daerah dalam menentukan langkah dan tindakan strategis untuk menyamakan persepsi dan pemahaman, serta komitmen yang sama untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara lebih efektif dan akuntabel.
Lebih lanjut Agung menjelaskan, dalam mendukung arah kebijakan pembangunan yang memuat 9 Agenda Prioritas (Nawa Cita), dimana salah satu fokusnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kemendagri telah mengeluarkan kebijakan penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu di kecamatan disingkat PATEN.
“Program ini merupakan sebuah inovasi untuk mendekatkan pelayanan pemerintah melalui suatu sistem pemrosesan dokumen terpadu dalam satu tempat atau loket di tingkat kecamatan, mengingat kecamatan adalah garda terdepan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Sementara, Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam rangka pembangunan infrastruktur atau apapun jangan menunggu-nunggu segera putuskan kalau tidak itu pasti terbengkalai, harus ada keberanian dalam pengambilan keputusan apakah itu jalan tol atau waduk atau apapun yang skalanya jangka panjang harus diputuskan.
“Pemerintah jangan kalah oleh kelompok atau individu. Kedepan pejabat daerah atau pusat harus berani memutuskan walaupun keputusan tersebut tidak populer sepanjang demi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat walaupun secara jangka pendek tidak menguntungkan secara politik namun jangka panjang ada prospek yang menguntungkan,” tandasnya.(Nona Rizky)
