Pemerintahan
PMII Soroti Kinerja Setahun Bupati
- Details
- Published on Monday, 20 October 2014 19:03
- Written by Andry
- Hits: 41695
Kuningan Terkini - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kuningan menilai Bupati dan pemerintah Kuningan telah gagal dalam mengelola tata kelola sumber daya alam. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi kinerja satu tahun kepemimpinan Bupati Kuningan, Hj Utje Ch Hamid Suganda S.Sos SIP dan Wakilnya, H Acep Purnama SH MH.
"Kinerja pemerintah Kuningan yang sudah 1 tahun ini tidak ada dampak konkrit sedikitpun untuk kesejateraan rakyat," tandas Ketua PMII Kuningan, Aof Ahmad Musyafa saat berorasi di depan pendopo Pemkab Kuningan, Senin (20/10/2014).
Aksi unjuk rasa dengan pengawalan ketat dari petugas Polres Kuningan yang dikomandani oleh Kasat Sabhara itu, diwarnai aksi membaca surah Yasin serta tidak ditemui oleh pejabat di lingkungan Pemkab Kuningan. Aof juga menegaskan, Bupati dan Pemkab Kuningan dinilai gagal dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam. Bupati juga gagal dalam memediasi konflik antara petani hutan dan pihak Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) yang mengakibatkan kerugian besar di pihak petani.
"Sebagai kabupaten yang sebagian kehidupan rakyatnya terbesar bersumber dari hutan dan pertanian, maka pemerintah wajib memprioritaskan kepentingan rakyat. Apalagi, sebagian besar akses kehidupan masyarakat bergantung pada alam dan hutan yang berada di kawasan tersebut," ungkapnya.
Dikatakan, akibat dari sebuah konsensi pemerintah Kuningan dan TNGC, akses terhadap hutan menjadi hal yang sangat mahal bagi petani hutan. Ini menjadi sebuah hal yang sangat kontradikstif karena hutan yang mestinya diasosiasikan untuk kesejahteraan rakyat, sekarang menjadi lahan tidur yang tak terjamah oleh masyarakat.
"Akibat dari hal itu, kemiskikan sistemik menjadi sebuah keniscayaan bagi masyarakat lereng gunung Ciremai," katanya.
Kinerja pemerintah Kuningan yang diukur dalam satu tahun ini kata Aof, terkesan hanya diam ditempat dan tertatih-tatih menyelesaikan masalah-masalah di Kuningan. Oleh sebab itu, pihaknya mengutuk pemerintah yang tidak bisa bekerja dan tidak mampu mengimplementasikan visi misi Kuningan Mandiri Agamis Sejahtera (MAS).
"Kontradiksi antara visi dan kenyataan ini adalah sebuah pembodohan massal bagi kami dan masyarakat Kuningan. Dalam hal ini, salah satu ketidakjelasan pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria di lereng Ciremai," jelasnya.
Lebih jauh Aof mengatakan, pemerintah dengan PDAU-nya telah gagal mengelola air di kabupaten Kuningan. Hal itu terlihat dari kondisi di wilayah Jalaksana tepatnya kawasan di sekitar lokasi wisata Balong Dalem, karena bangunan semi permanen yang didirikan berdampak pada berkurangnya daya serap air kedalam tanah sehingga sumber air yang ada menjadi berkurang.
"Masyarakat dibuat resah jika daerah itu dilanda hujan yang lebat karena bisa mengakibatkan banjir. Jadi, Kuningan sebagai kabupaten Konservasi hanya retorika politik," pungkasnya.(AND)
