Pemerintahan
Mang ewo: Aang Bisa Jadi Matahari Kembar
- Details
- Published on Thursday, 10 July 2014 01:48
- Written by Ade
- Hits: 45869
Kuningan (KaTer) - Rencana pindah kantornya Lembaga non pemerintah, Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) Kunci Bersama dikritisi oleh pengamat Aktifis Forum Telaah dan Kajian kebijakan Daerah (F-Tekkad), Sujarwo. Menurutnya, hal itu hanya akan menyebabkan timbulnya matahari kembar di Kuningan.
“Coba bayangkan, ketika BKAD kelak berkantor di setda, ini hanya akan menimbulkan dualisme kepemimpinan. Secara formal, Ibu Utje Adalah pemimpin terpilih, sedangkan Pak Aang itu mantan pemimpin yang masih memiliki kharisma kepemimpinan, apalagi mereka suami istri,” sindir pria yang akrab disapa Mang Ewo itu.
Melihat hampir 1 tahun Kuningan dipimpin oleh Hj Utje Ch Suganda, dari pantauan F Tekkad, Utje belum mampu menunjukan gebrakan pembangunan yang bisa melebihi saat Aang memimpin. Meskipun 3 bulan pertama Utje menjabat sebagai Bupati Kuningan, sudah meraih beberapa pengharagaan, baik dari tingkat provinsi maupun nasional. Namun, hal itu belum dianggap sebagai keberhasilan yang diraih Kuningan oleh beberapa pihak.
“Popularitas Pak Aang itu masih sangat tinggi di Kuningan, hingga standar pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat saat Pak Aang memimpin belum bisa disentuh oleh istrinya. Maka itu, kalau BKAD jadi berkantor di lingkup setda, ini hanya akan menjadi magnet kuat yang membuat popularitas Bupati saat ini meredup karena ada magnet yang lebih besar, yaitu suaminya sendiri,” tuturnya.
Disinggung tentang setuju atau tidaknya BKAD meminjam sebagian ruangan kantor yang dimiliki oleh BPKAD, Mang Ewo secara tegas menjadi pihak yang menolak. Alasannya, selain BPKAD membutuhkan ruangan yang lebih besar dengan 65 pegawainya, masalah ini hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial lainnya dari organisasi non pemerintah lainnya.
“Apalagi kita sama-sama tahu, ada salah satu SKPD di Kuningan yang belum memiliki kantor sendiri, yaitu Dipenda. Bahkan untuk gedungnya harus rela meminjam. Ini kan sangat ironis, ada SKPD yang belum memiliki kantor, tapi Pemkab memfasilitasi organisasi lain untuk menempati ruang di kantornya," terangnya. (DHE)
