Pemerintahan
KH Marzuki: Gunung Ciremai Tidak Boleh Diganggu
- Details
- Published on Wednesday, 02 April 2014 15:48
- Written by Andry
- Hits: 49880
Kuningan (KaTer) - Rencana explorasi geothermal oleh PT Cevron dikawasan lereng gunung Ciremai seluas 24.330 ha, tidak saja mengundang reaksi keras dari masyarakat Kuningan, juga mengundang reaksi keras alim ulama se wilayah III Cirebon. Salah satunya dari pengurus Syuriah PC NU Kabupaten Cirebon, KH. Marzuki Wahid. MA.
Menurutnya, Gunung Ciremai sebagai buffer zone dan penyangga ketersediaan air untuk Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu tidak boleh di ganggu. Karena, air merupakan kebutuhan primer dan menyangkut kesejahteraam masyarakat. “Orang Cirebon tidak mau tayammum,” kata KH. Marzuki Wahid. MA kepada Kater, Rabu (2/4/2014).
Untuk itu kata kang Jack, sapaan akrabnya, hari Kamis besok (3/4/2014), sejumlah alim ulama se wilayah III Cirebon akan membahas rencana explorasi geothermal oleh PT Cevron dikawasan lereng gunung Ciremai dalam forum Bahtsul Masail yang bertepatan dengan haul Al-Marhumin, sesepuh dan warga Pondok Pesantern Buntet Cirebon.
“Ini penting, karena fiqih juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya alam. Terlebih kebijakan tender yang di menangkan oleh PT. Chevron ini melibatkan pemprov jabar dan kementrian ESDM,” terangnya.
Seyogyanya sambung kang Jack, setiap kebijakan dari petinggi pemprov Jabar harus berlandaskan persetujuan masyarakat. Hal ini sesuai dengan qoidah fiqih yang menyebutkan, tashorruful imam ‘ala arro’iyati manutun bil maslahat arro’iyah. Artinya, kebijakan pemerintah harus berlandaskan kesejahteraan masyarakatnya.
“Apalagi Undang-undang kita selaras dengan hadits nabi yang menyebutkan air, api, hutan dan seisinya di peruntukan bagi kesejahteraan masyarakat, bukan di jual ke asing,” tegasnya.
Terpisah, salah seorang korlap Gempur, Zakiyal Fuad menyambut baik pelaksanaan Bahtsul Masail oleh alim ulama se-wilayah III Cirebon yang akan membahas persoalan proyek geothermal di Kabupaten Kuningan. Karena, selain akan merusak lingkungan, juga bertentangan dengan apa yang telah kebijakan mantan Bupati Kuningan, H Aang Hamid Suganda, yaitu Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi.
“Kami sangat mendukung Bahtsul Masail ini. Kami siap mensupport data maupun kajian ahli tentang ini,” tandasnya.(AND)
