Parlementaria
FPKP2 Audiensi, Bahas Dermaga Palabuhanratu
- Details
- Published on Tuesday, 15 March 2016 18:04
- Written by Harri Safiari
- Hits: 24353
Kuningan Terkini, Bandung - Masa penantian warga yang tergabung dalam FPKP2 (Forum Peduli Karang Pamulang Palabuhanratu), satu tahap dilalui. Senin, 14 Maret 2016, FPKP2 semula beridentitas FPB (Forum Palabuhanratu Bersatu), diterima Ketua Komisi lV DPRD Jabar, Ali Hasan di DPRD Jabar Bandung. Turut mendampingi Ali Hasan, Yod Mintaraga, dan Waras Warsito, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Dishub Provinsi Jabar dan Disparbud Provinsi Jabar.
Dalam audiensi, membahas kontroversi proyek senilai Rp 296 M - PLPR (Pelabuhan Laut Pengumpan Regional) di Karang Pamulang Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Sejumlah keberatan yang dibarengi ajuan alternatif PLPR di Karang Pamulang ke Pantai Loji di Desa Loji Kecamatan Simpenan, Palabuhanratu, dipaparkan.
“Kami bukan anti pembangungan atau sekedar menolak. Mengapa proyek yang disinyalir banyak cacat, harus dipaksakan di Karang Pamulang? Bila ya, akan menimbulkan lebih banyak masalah. Kemacetan luar biasa, dan secara historis, sosial, serta wisata unggulan disana akan terganggu fatal. Nilai dan warisan budaya, bisa hilang dalam sekejap. Garis pantai kami panjangnya 147 Km, tak adakah di titik lain yang lebih layak?” kata Ketua Koordinator FPKP2, Bayu Risnandar menjelaskan.
Utusan Representasi FPKP2 lainnya mengemukakan terkait keseimbangan lingkungan, perlu keterbukaan, akuntabilitas, kesesuaian dengan Perda No 22 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sukabumi, Perda No 22 Tahun 2010 tentang RTRW Prov Jabar. Kemudian, adanya dua SK Menhub (KP 686 tahun 2014) yang terindikasi mal (kelalaian) administras, ketidaklengkapan ANDAL, hingga muncul istilah proyek serampangan versi Ketua PPSDAL Unpad, Prof. Erry Megantara.
Melaluui pengaturan cukup piawai akan lalu-lintas diskusi yang dipimpin Ali Hasan, Ia pun membuka kesempatan bagi dua anggotanya untuk memaparkan pandangannya. Yod Mintaraga dan Waras Warsito, sempat mengemukakan pandangan kritis, sekaligus sambil mengayomi keluhan FPKP2.
“Audiensi ini disepakati tak bersifat poko’e. Saya apresiasi dengar curah pendapat ini, disini tak ada menang-menangan. Sepakat untuk Kabupaten Sukabumi, sangat memerlukan pembangunan infrastruktur. Potensi Sukabumi, sangatlah luar biasa”, ujar Yod yang katanya paham betul bekat pengalamannya selama 23 tahun terakhir bergelut di bidang kepariwisataan.
Sementara, OPD Dishub Provinsi Jawa Barat, Dedi Supriadi dan Abduh Hamzah, menjelaskan sekaligus berusaha menjawab dari paparan FPKP2. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Laut, hingga lahirlah MoU. Studi kelayakan pada 2011 terpilih 3 lokasi di Jabar Selatan, Bojong Salawe, Pakenjeng, dan Palabuhanratu.
“Anggaran untuk pembangunan sisi darat telah menelan Rp 15 M pada 2015, tak mungkin dihentikan ini,” jelasnya.
Terkait adanya addendum sehubungan masukan dan koreksi ANDAL, sampai hari ini masih dalam proses sesuai hasil rakor di Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya di Jakarta (30/12/2015 – red). “Kami justru menunggu undangan rakor kembali dari Kemenko,” ujarnya.
Diakhir audiensi, Ketua Komisi lV DPRD Jabar, Ali Hasan menekankan pentingnya kunjungan ke lokasi. ”Sebaiknya, kita jadwalkan kunjungan ke lapangan pada 22 – 23 Maret mendatang, jangan menjadi debat kusir,” tegasnya.(Harri Safiari)
