Parlementaria
PKS Soroti Soal Belanja Pegawai
- Details
- Published on Friday, 13 November 2015 19:10
- Written by Andry
- Hits: 22517
Kuningan Terkini - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kuningan yang diketuai Dede Sudrajat melalui jubir fraksinya menilai, porsi anggaran belanja tidak langsung terutama belanja pegawai masih lebih besar ketimbang belanja langsung. Dengan besaran porsi yang lebih tinggi tersebut, Fraksi PKS berharap agar diimbangi dengan kinerja pegawai khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih berkualitas.
“Kami memahami porsi anggaran belanja tidak langsung terutama belanja pegawai sebesar 71,71 persen masih saja tetap lebih besar dari belanja langsung yang hanya 28,29 persen. Atas kondisi ini, kami berharap uang yang begitu besar yang sudah digelontorkan untuk belanja pegawai khususnya bagi ASN sebesar Rp 1,371 Triliun, agar semaksimal mungkin diimbangi dengan disiplin, tanggungjawab, serta kinerja dan kerja berkualitas,” ungkapnya.
Pihaknya juga menghimbau kepada pemerintah daerah agar, senantiasa berupaya untuk menyeimbangkan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung, serta konsisten mengalokasikan jumlah Belanja Modal lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan JAsa, sesuai amanat Permendagri nomor 52 Tahun 2015 tentang, Pedoman Penyusunan APBD sehingga APBD Tahun 2016 menjadi lebih sehat.
“Dalam nota pengantar terlihat porsi belanja langsung (belanja publik) hanya sebesar 28,29 persen. Kami ingin mengetahui dampak dan implementasi dari penetapan porsi belanja langsung tersebut,” pintanya.
Menurutnya, hal itu mengindikasikan bahwa Pemda harus lebih serius dan bekerja keras dalam memfasilitasi, memberikan pelayanan yang layak dan mensejahterakan masyarakatnya. Dalam nota pengantar, hal tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya adalah penggunaan dana untuk pembayaran cicilan iuran Askes dan penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD).
“Kami mohon penjelasan hal tersebut dan bagaimana progress report dari penganggaran ADD ini, dan apakah Pemda telah menyiapkan SDM yang terampil untuk membantu perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, secara manajerial dan administrasinya,” pungkasnya.(AND)
