Parlementaria
Gempur Desak BTNGC Dibubarkan
- Details
- Published on Thursday, 11 June 2015 15:21
- Written by Andry
- Hits: 21227
Kuningan Terkini - Warga masyarakat di Lereng Gunung Ciremai yang tergabung dalam Gerakan Massa dan Pemuda Untuk Rakyat (Gempur) terus mendesak agar BTNGC dibubarkan. Belasan massa Gempur kembali mendatangi gedung wakil rakyat yang berada di Ancaran baru-baru ini sebelum anggota dewan berangkat studi banding ke luar kota.
“Polemik di media seakan menyebut Gempur ini Ormas. Padahal, kami adalah gabungan dari masyarakat Lereng Ciremai yang tengah berjuang untuk kepentingan masyarakat. Kita akan melakukan gerakan di desa-desa untuk menutup akses BTNGC menuju kesana. Ini untuk membuktikan kehendak rakyat jika memang pihak eksekutif tidak mendukung kami,” tegas Koordinator Gempur, Okki Satrio kepada sejumlah awak media dengan nada sedikit mengancam, Kamis (11/6/2015).
Saat ini kata Okki, ada indikasi upaya melakukan import populasi kera di kawasan TNGC sebagai bukti BTNGC melakukan pengusiran terhadap warga yang bercocok tanam disana. Hal demikian dinilai sebagai teror yang dilakukan pihak BTNGC kepada warga lereng Ciremai dan juga melalui proses birokrasi.
“Intinya, saat ini BTNGC telah merespon dan melawan gerakan kita. Mereka sama sekali tidak melihat kondisi riil di masyarakat,” tandasnya.
Sementara salah seorang warga Desa Seda Mandirancan, Cucu Sudarma mengungkapkan keluhan atas adanya dugaan impor jahe dari pusat untuk ditanamkan di kawasan lahan Gegerhalang yang luasnya sekitar 30 hektare, yang selama ini biasa digarap warga.
“Sepertinya, setahun kedepan kami tidak bisa lagi menggarap lahan Gegerhalang untuk bercocok tanam palawija. Informasinya ada impor tanaman jahe untuk digarap langsung oleh pusat di lahan itu,” katanya.
Padahal sebelumnya lanjut Cucu, setiap setahun sekali warga setempat biasanya mengolah lahan tersebut untuk menanam palawija. Namun, saat ini pihaknya merasa resah karena dikhawatirkan kedepan tidak bisa kembali menggarap lahan tersebut.
“Kami takut emosi warga tidak terkontrol, sehingga menimbulkan maslaah disana. Apalagi, sekarang sudah dipatok oleh PT Gegerhalang. Kami sebagai masyarakat butuh untuk mengisi perut, makanya masalah ini kami sampaikan langsung ke dewan,” pungkasnya.(AND)
