Hari Sumpah Pemuda Diperingati

Kuningan Terkini - Bupati Kuningan Hj Utje Ch Suganda SSos MAP menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 tahun 2014 tingkat kabupaten yang dilaksanakan di lapangan Pandapa Paramarta Kuningan, Selasa (28/10/2014).

Read more...

Biaya Nikah Harus Disosialisasikan

Kuningan Terkini - Belum tersosialisasinya secara maksimal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 tentang Regulasi Biaya Pencatatan Pernikahan, sangat berimbas pada kisaran biaya pencatatan nikah yang dibebankan pada masyarakat. Hal ini sangat terasa dengan kesimpangsiuran dan beragamnya kisaran biaya pernikahan yang dibebankan pada masyarakat.

Read more...

Bupati Resmikan Gedung PDAU

Kuningan Terkini - Bupati Kuningan Hj Utje Ch Suganda SSos MAP meresmikan gedung kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) yang terletak di sekitar kawasan taman kota Kelurahan Cirendang Kuningan, Senin (28/10/2014). Hadir dalam kesempatan itu, Direktur PDAU Kuningan Muhammad Benhardi SE, Kapolres Kuningan AKBP Joni Iskandar SIK, Dandim 0615/Kuningan Letkol Czi Didin Kamaludin SIP, Tokoh Kuningan H Aang Hamid Suganda serta tamu undangan lainnya.

Read more...

Iyan Irwandi Pimpin PWI Kuningan

Kuningan Terkini - Organisasi wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) perwakilan Kuningan nampaknya sukses menggelar acara Konferensi pemilihan ketua baru. Hadir dalam kesempatan itu Bupati Kuningan Hj Utje Ch Suganda S.Sos MAP, Sekda Kuningan H Yosep Setiawan, Ketua PWI Kuningan Ondin Sutarman dan tamu undangan lainnya.

Read more...

UU Panas Bumi, Tidak Ada Klausul Bagi Hasil

Kuningan Terkini - Dana bagi hasil yang selalu digemborkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya penambangan panas bumi ternyata bisa jadi tidak ada sekali. Pasalnya, dalam UU Pans Bumi no 21 tahun 2014, tidak klausul yang menjelaskan tentang bagi hasil didaerah yang terdapat penembangan panas bumi.

“Ini berdasarkan kajian kami terhadap UU Panas Bumi. Gak ada kata bagi hasil yang selama ini digemborkan pemerintah yang jumlahnya mencapai Rp 24 Miliar,” kata Aktivis Gempur, Okki Satrio.

Tentu saja lanjut Okki, kalau begitu UU Panas Bumi merugikan pemerintah daerah. Karena dari kebijakan ini, pemkab Kuningan hanya mendapatkan bonus saja. Disampingitu, hak-hak masyarakat juga dirampas dengana danya UU panas bumi tersebut.

“Bonus itu pun tergantung dari pihak chevron. Kalau udah begini posisi Pemkab Kuningan mau gimana? Masih membela dan menyetujui proyek tambang geothermal atau bersama-sama masyarakat menolaknya?” ujar Okki bertanya.

Gempur menganggap UU Panas Bumi tersebut telah melanggar cita-cita kemerdekaan Indonesia. Semua kedaulatan rakyat, dibabad habis.

“Bagaimana rakyat bisa sejahtera jika haknya dirampok secara konstitusional. Kebijakan ini merupakan bagian nyata penjajahan dari kaumj kolonialisme dan imperialisme. Dalam konteks Kabupaten Kuningan penjajahanya diwakili oleh Chevron,” ucapnya. (DHE)

Kasus PNS, Mangkir Kerja Paling Banyak

Kuningan Terkini - Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Pengembangan Karir BKD Kuningan, Drs Ade Priatna menyebutkan, hingga bulan september 2014, BKD telah dan sedang memproses 31 kasus PNS.  Kasus mangkir kerja yang paling banyak. Angkanya mencapai 10 orang.

Read more...