• Home
  • Parlementaria
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Pemerintahan
  • Hukum
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Sel28012020

Last updateSel, 28 Jan 2020 8pm

BJB

Wisata

Udin: Pemda dan BTNGC Harus Clear

Udin Burhanudin, Tokoh Masyarakat Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan Kuningan

Kuningan Terkini - Mantan Anggota DPRD Kuningan yang kini menjadi tokoh masyarakat di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan, Udin Burhanudin menyampaikan apresiasi atas kemajuan pariwisata Kecamatan Pasawahan dan pembangunan Terminal Wisata Terpadu di daerahnya Desa Paniis. Namun, dibalik pesatnya pembangunan, Udin yang juga politisi PDIP ini mewanti-wanti hubungan antara Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan harus “Clear”.

Mantan Ketua Komisi II DPRD periode lalu ini menceritakan, bahwa sekitar tahun 2017 telah dideklarasikan Kecamatan Pasawahan yang memiliki potensi luar biasa di 10 Desa, menyatakan siap menjadi Desa Wisata tahun 2023. Dirinya menilai riak pembangunan tahap demi tahap terus menuju kearah sana, dengan dibangunnya Terminal Wisata Terpadu.

“Dengan perkembangan wisata Kecamatan Pasawahan, Pendapatan Asli Daerah atau PAD ke pihak Desa harus meningkat pula, nah untuk urusan ini, perlu kita ingat, banyak lahan di obyek wisata (Obwis) merupakan milik BTNGC. Sejak dulu, saya ingin melihat konkret hasilnya untuk kesejahteraan Masyarakat yang lebih luas lagi,” ujarnya kepada kuninganterkini.com Minggu (01/12/2019).

Pihaknya mengakui sejauh ini BTNGC telah merangkul kelompok-kelompok masyarakat dibawah naungannya untuk pengelolaan wisata dan juga dari informasi yang dimilikinya, ada juga melibatkan pihak swasta. Udin berharap ada sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat Desa di Kecamatan Pasawahan terkait kontribusi PAD dari BTNGC ke pihak Desa. Sosialisasi tersebut dirasakan perlu supaya informasi tidak hanya diketahui beberapa Kelompok saja, langkah ini juga akan mencegah timbulnya prasangka.

“Apakah masyarakat sudah tahu berapa ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke TNGC dan berapa PAD ke Pemdes?. Sewaktu saya di komisi II ada rapat dengar pendapat dengan TNGC, saya mengatakan bahwa masyarakat menunggu bagaimana sepak terjang TNGC. Jangan hanya kelompok-kelompok dibawah Naungannya saja yang mengetahui hal ini,” tandasnya.

Mayoritas masyarakat yang tidak tergabung ke dalam kelompok lanjut Udin, setidaknya harus mengetahui dengan jelas berapa kontribusi ke pihak Desa. Udin Burhanudin berharap, penerusnya di Komisi II DPRD Kuningan bisa menuntaskan banyak hal yang menurutnya belum jelas atau belum “clear” antara Pemda Kuningan dengan BTNGC. Meski dulu pernah dibahas duduk bersama namun menurutnya kerjasama antara BTNGC dengan Pemda masih ngambang dan perlu kejelasan dan penegasan.

“Saya mengkritisi ini karena saya ingin masyarakat luas di Kecamatan Pasawahan tidak menjadi penonton saja ketika daerahnya mengalami kemajuan. Komisi II harus bisa memfasilitasi, duduk bersama antara TNGC dan Pemda harus clear, baik itu tentang pelebaran jalan, perijinan pengelolaan sumber mata air, dan wisata ini,” paparnya.

Udin Burhanudin yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Keorganisasian DPC PDIP Kuningan, berharap Desa Paniis sebagai Lokasi keberadaan terminal mendapat pembinaan dan pelatihan UKM secepatnya dari Pemda supaya berkesempatan menjadi pelaku Usaha serta bisa menjual produk dari desanya.

Ia pun memprediksi dampak perkembangan Kecamatan Wisata pada 5 sampai 10 tahun mendatang, jalan di Kecamatannya akan ramai dilalui wisatawan, karena tidak menutup kemungkinan kehadiran Terminal Wisata Terpadu akan melahirkan trayek baru yang menghubungkan Kuningan dengan Kabupaten Tetangga.

“Mungkin akan ada trayek bus atau kendaraan lainnya, Jalan ini lambat laun akan akan rusak, ketika rusak siapa yang tanggung jawab?, disinilah pentingnya Duduk bersama Pemda dengan BTNGC, ditambah sosialisasi ke masyarakat pasawahan terkait kontribusi PAD, karena saya pribadi sebagai warga Desa Paniis tidak tahu hal ini. Kenapa membahas PAD penting? karena saya yakin Anggaran Dana Desa saja tidak cukup untuk membangun satu Desa, peru ditopang oleh APBD, dan terakhir darimana sumber APBD? jawabannya dari PAD.” pungkasnya. (Bubud Sihabudin)

Add comment


Security code
Refresh