Pemerintahan
Soal Chevron, Bupati Diminta Turun Tangan
- Details
- Published on Monday, 16 June 2014 21:17
- Written by Andry
- Hits: 42176
Kuningan (KaTer) - Ratusan warga Kuningan mel;akukan aksi demo penolakan eksploitasi panas bumi oleh PT Chevron didepan pendopo Kuningan, Senin (16/6/2104). Mereka meminta Bupati turun tangan menanggapi persoalan ini karena sudah berulangkali masyarakat Kunigan melakukan aksi demo menolak eksploitasi panas bumi di gunung Ciremai.
“Kami masyarakat Kabupaten Kuningan menolak Chevron. Ini adalah tanggung jawab kita yang tidak setuju pembangunan Chevron. Kami ingin jawaban langsung dari Bupati Kuningan (Utje, red). Masyarakat apakah akan dirugikan oleh jabatan selama lima tahun itu,” koar dengan suara lantang salah seorang Korlap massa aksi KH Aang Badrun Jaman ketika melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Kuningan, Senin (16/6/2014).
Dikatakan, gerakan penolakan ini murni dilakukan oleh masyarakat Kuningan khususnya warga lereng Ciremai. Aang yang juga sebagai Ketua Garis Kuningan beranggapan kalau keterlibatan dalam aksi ini hanya sebagai fasilitator bersama Gamas dan Pekat untuk mengawal penyampaian aspirasi warga masyarakat yang menolak Chevron.
Selain Bupati, pihaknya juga meminta kepada pihak Dinas Sumber Daya Alam dan Pertambangan (SDAP) Kuningan untuk mendatangkan tim ahli guna memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan mudharatnya eksploitasi panas bumi. Sampai saat ini belum ada sosialisasi.
“Wajar jika warga menolak mentah-mentah adanya Chevron. SDAP juga harus bertanggung-jawab. Kami butuh penjelasan dari Bupati terutama kepala SDAP Kuningan. Jadi, kami bukan mau menimbulkan permasalahan tapi ingin diberi jawaban oleh Bupati secara jelas,” tegas KH Aang diamini oleh Sekjen Pekat Kuningan Nana Mulyana Latif.
Dirinya berharap, manfaat dan mudharatnya juga harus dikaji. Jangan sampai, nanti setelah dilakukan eksploitasi mengalami kegagalan seperti yang terjadi di Lumpur Lapindo. Apalagi, disini merupakan posisi dataran tinggi. Jika dalam melakukan eksploitasi itu mengalami kegagalan. Maka, bukan hanya wilayah Kuningan yang bakal habis. Tetapi bakal merambah ke wilayah tetangga seperti Cirebon dan Majalengka yang terkena dampaknya.
Jika tuntutan tetap tidak ditanggapi lanjut KH Aang, pihaknya akan melakukan aksi dengan ribuan massa. Sebanyak 158 desa yang sudah sepakat dalam satu perjuangan menolak Chevron. “Jika tetap tidak ditanggapi, maka pemerintah tidak berpihak kepada rakyat,” jelasnya.
engan sikap pemerintah yang seolah-olah diam, menurutnya itu membuktikan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat. Hal ini tentu bisa memunculkan bentuk mosi tidak percaya masyarakat kepada pihak pemerintah daerah. “Tentunya, kami akan datang kembali melakukan aksi penolakan yang sama. Baik secara tertulis bahkan dengan menggelar aksi serupa dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.
Sementara, Sekjen Pekat Kuningan Nana berpendapat bahwa aksi kali ini menjadi bukti jika pemerintah tidak kooperatif dengan masyarakat. Tindakan pemerintah saat ini tidak pas. Ketika membuat suatu kesepakatan (MoU) dengan perusahaan tidak melibatkan pihak aparatur desa ataupun masyarakat pada umumnya.
“Makanya kami kecewa dengan sikap seperti ini. Maka ini terakhir, kami melakukan seperti ini. Mungkin aksi kedepannya, temanya kami akan menurunkan bupati,” pungkasnya.(AND)