• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Olahraga
  • Kesehatan
  • Wisata

Min08122019

Last updateMin, 08 Des 2019 10pm

BJB

Parlementaria

Ini Alasan KKB Boikot Rapat Paripurna DPRD

Anggota DPRD Kuningan dari Fraksi Gerindra Bintang saat jumpa pers dengan sejumlah wartawan.

Kuningan Terkini - Rapat Paripurna DPRD Kuningan yang rencananya di gelar hari ini, Kamis (24/10/2019) akhirnya batal digelar. Hal ini menyusul adanya pemboikotan dari separuh anggota DPRD Kuningan yang tergabung dalam Koalisi Kuningan Bersatu (KKB).

Menurut salah seorang anggota DPRD Kuningan dari Fraksi Gerindra Bintang, Julkarnaen, alasan ketidak hadiranya dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Kuningan, karena masih belum tuntasnya pembahasan yang telah dilakukan dalam Rapat Pimpinan Fraksi. Pelaksanaan Rapat Paripurna terkesan ada pemaksaan kehendak.

“Ini merepresentasikan sikap arogansi kekuasaan yang tidak pernah mau melakukan komunikasi politik yang baik dan berimbang,” kata Julkarnaen menjelaskan, Kamis (24/10/2019).

Seharusnya kata Julkarnaen, ada konsultasi antara Pimpinan DPRD Kuningan dengan Kemendagri. Berbicara Rapat Paripurna hari ini, sebetulnya tidak perlu tergesa-gesa, karena masih cukup waktu untuk membahas bahan yang dipandang belum komprehensif. Sehingga mengabaikan hal yang masih menjadi ganjalan serta penerjemahan yang multitafsir.

“Sebetulnya, Rapat Paripurna masih bisa dilaksanakan pada Minggu depan setelah pimpinan melakukan konsultasi,” tegasnya.

Sebelumnya kata Julkarnaen, pihaknya telah meminta agar Rapat Paripurna diundur karena harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan kemendagri. Namun, Ketua DPRD Kuningan tidak mengindahkan dan langsung mengetuk palu pelaksanaan rapat paripurna dilaksanakan hari ini. Padahal, dalam rapat berimbang, 4 fraksi minta segera dilakukan Paripurna, dan 4 Fraksi lainnya meminta untuk dilakukan konsultasi terlebih dahulu.

“Kenapa memaksakan untuk rapat paripurna hari ini. Hal inilah yang menjadi dasar 25 anggota DPRD Kuningan tidak menghadiri agenda tersebut. Sikap kami hari ini merupakan upaya mencegah penyimpangan. Perlu diingat, mencegah jauh lebih baik dari pada terlambat. Ini kaidah dan cara kami mencegah penyimpangan di lembaga DPRD Kuningan,” paparnya.

Untuk itu sambung Julkarnaen, Ia berharap publik dapat memahami sikap seperti ini. Tak ada kaitannya bagi-bagi kekuasaan, langkah maju dalam pendistribusian tugas yang harus berimbang. Pembahasan Tata Tertib ini merupakan pedoman pola gerak 5 tahun kedepan. Materi yang penuh esensi penting, karena inilah yang akan menjadi pijakan kerja dalam memperjuangkan amanah rakyat.

“Kondisi ini jauh sekali dari kabar yang sering didengungkan berkaitan dengan Alat Kelengkapan Dewan. Kami tidak ingin terjebak dalam framing tersebut. Semua ini kami lakukan agar Tata Tertib yang ditetapkan nanti menjadi pola. Sehingga, lahir kebijakan-kebijakan yang akan dipersembahkan bagi kebaikan masyarakat Kuningan. Ada iklim demokrasi yang sehat, sehingga Fungsi DPRD Kuningan dapat berjalan optimal, seimbangan dan selaras dalam setiap kebijakan,” pungkasnya.(Bubud Sihabudin)

Add comment


Security code
Refresh