Parlementaria

Soal Anggaran Keagamaan, MUI Datangi DPRD

Details: Published on Thursday, 19 November 2015 18:51; Hits: 22228

Kuningan Terkini - Alokasi anggaran keagamaan pada RAPBD TA 2016 yang dinilai minim, membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kuningan turun tangan. Sejumlah elit MUI Kuningan menyambangi kantor DPRD Kabupaten Kuningan untuk mempertanyakan soal alokasi anggaran keagamaan.

“Kita disini bukan mengontrog tapi silaturahmi. Hal ini berkaitan dengan tengah dilakukan pembahasan RAPBD TA 2016, MUI disini kan punya kepentingan yakni program Gerbang MAS,” ucap Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kuningan, KH Abdul Aziz kepada awak media usai pertemuan dengan Ketua beserta anggota DPRD lainnya, Kamis (19/11/2015).

Dengan didampingi para pengurus harian di MUI Kuningan, dirinya mengaku bahwa dari dulu memang perjuangan para kyai dan ulama tidak pernah mendapatkan anggaran dan berjalan ikhlas. Sebab, sejak dulu memang untuk para kyai itu tidak pernah dianggarkan namun agama itu masih tetap hidup.

“MUI itu mampu tidak mengerahkan para kyai untuk memperbaiki moral lebih jauh lagi. Karena para kyai itu kan bergerak untuk agama, MUI bergerak. Artinya pergerakan agama tiap hari itu oleh para kyai, gak pusing yang begituan saya mah. Jadi, wajar apabila anggaran itu lebih proporsional untuk keagamaan,” ujarnya.

Menurutnya, penyajian dalam alokasi anggaran di RAPBD TA 2016 seharusnya tidak sekecil itu. Akan tetapi, pihaknya juga tidak memaksa dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah, dalam mengalokasikan anggaran untuk keagamaan.

“Masa punya visi Agamis menyediakan anggarannya itu kecil. Jadi, itu hanya kesalahan teknis lah. Penyajiannya saja kurang bagus dan tidak seperti itu mestinya. Kalau untuk prosentase saya tidak tahu, pokoknya gak segitu lah,” katanya.

Sementara Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman SSos mengungkapkan, seiring adanya pemberitaan soal Pagu Anggaran untuk keagamaan sekitar Rp 1,6 Milyar, membuat sejumlah kalangan hampir menyoroti anggaran tersebut dan diperbandingkan dengan cara prosentase total APBD TA 2016 yang mencapai Rp 2,4 Triliun.

“Jadi kalau perbandingannya per misi, itu seolah-olah anggaran itu dilipat menjadi tiga yakni bidang kemandirian, bidang keagamaan, dan bidang kesejahteraan. Tapi kalau diurai per kegiatan, itu proporsi keagamaan cukup besar,” katanya.

Dikatakan, untuk target pengesahan RAPBD sendiri sudah dijadwalkan oleh badan musyawarah bahwa per tanggal 30 november ini harus sudah disahkan. (AND)