Parlementaria
DPRD Minta Pembangunan Harus Merata
- Details
- Published on Sunday, 03 May 2015 15:14
- Hits: 34833
Kuningan Terkini - Sebagai upaya mewujudkan visi misi kabupaten menuju Kuningan Mandiri Agamis Sejahtera, DPRD Kabupaten Kuningan meminta agar pemerintah daerah melakukan pembangunan daerah yang merata dan berkualitas.
“Pembangunan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya dalam lingkungan pekerjaan umum belum bisa terlepas dari persoalan kualitas, pemerataan dan pengendalian. Hal ini menjadi prioritas kebijakan pemerintah daerah untuk menjawab persoalan seperti perbaikan, peningkatan kualitas, kajian, peningkatan SDM (pengawas pelaksana, red) serta pemberian reward dan punishment bagi pihak ketiga (rekanan) dan pengawas teknis,” tegas Dede Ismail sebagai juru bicara tim perumus dalam agenda paripurna DPRD tentang LKPj Bupati Kuningan tahun 2014.
Pihaknya menekankan, perencanaan program harus memperhatikan kondisi geografis (tingkat kelabilan tanah dan daerah rawan bencana), penguatan kualitas kontruksi jalan, jembatan, bangunan, jaringan irigasi, serta dapat memberikan akses sebesar-besarnya bagi peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Kuningan.
“Kemudian, program PU harus didukung kebijakan anggaran secara proporsional dengan skala prioritas pembangunan infrastruktur, yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat (IPM), dalam rangka pemenuhan pencapaian visi misi Kabupaten Kuningan, khususnya kemandirian daerah,” ujarnya.
Lebih jauh, pihaknya juga mengkritisi soal eksplorasi pertambangan. Sebab, upaya antisipasi dalam melindungi lahan eks galian pertambangan, pihak pengusaha diharuskan melaksanakan kewajiban reklamasi galian pertambangan. Sebab, ini menjadi syarat yang melekat bagi pengusaha galian tambang dalam meminimalisir dampak polusi udara yang disebabkan galian pertambangan.
“Kami juga mengapresiasi terhadap program Pengadaan Air Bersih non PDAM dan program SLBM (sanitasi lingkungan berbasis masyarakat),” katanya.
Dirinya menilai, program tersebut telah memberikan manfat pada masyarakat dalam rangka menunjang penyediaan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan masyarakat. Apalagi, program itu mendapat reward tiga (3) besar tingkat Jawa Barat, ditambah telah mengikuti ekspose didepan BPK RI. (AND)