Kuningan Terkini - Pengamat politik Kuningan, Fri Maladi meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Kuningan jangan ‘offside’. Menurutnya, masih banyak anggota dewan yang melenceng dari tugas pokok dan fungsinya.
“Tugas wakil rakyat kan hanya 3. Budgeting, pengawasan dan legislasi. Tapi kenapa masih banyak yang keluar jalur dari tupoksinya,” katanya kepada Kuningan Terkini, Rabu (22/4/2015).
Dicontohkannya, masih ada oknum anggota dewan yang ikut mengatur proyek disejumlah dinas. Dengan dalih aspirasi. Padahal, dana aspirasi itu telah dihilangkan dan diganti dengan pokok-pokok pikiran.
“Saya gak mau menyebutkan nama. Yang pasti banyak oknum anggota dewan yang ikut campur ngurusin proyek di dinas-dinas. Yang jelas itu sudah sangat melenceng,” sindirnya.
Ia juga menanyakan dasar hukum dana aspirasi yang sering dijual oleh anggota dewan kepada dinasi-dinas untuk mendapatkan proyek.
“Dasar hukumnya apa ? Biar jelas,” ujarnya dengan nada bertanya.
Akibat ulah oknum anggota dewan tersebut, program-program dinas sering terganggu. Seperti dalam pembangunan fisik, banyak anggota DPRD yang memaksakan keinginannya untuk mengalokasikan dana di daerah pemilihannya. Padahal didaerah tersebut tidak memerlukan pembangunan.
“Akibatnya pembangunan kan tidak merata. Karena, pembangunan saat ini masih banyak di kawasan kota. Seharusnya daerah pinggiran yang diprioritaskan,” tegasnya.
Maladi pun meminta kepada SKPD-SKPD jangan takut. Artinya jangan mau di intervensi oleh oknum anggota dewan. Karena sejak dulu pembangunan dari aspirasi hasil pengerjaanya sangat parah.
“Banyak pekerjaannya yang tidak sesuai dengan spek. Intinya, saya minta kepada DPRD maupun Dinas agar menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar,” pungkasnya. (DHE)