Parlementaria

Nuzul Rachdi: Hormati Keputusan Politik

Details: Published on Tuesday, 30 September 2014 21:32; Written by Andry; Hits: 26289

Kuningan Terkini - Politisi PDI Perjuangan, Kuningan, Nuzul Rachdy SE menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat untuk tidak terpancing dan tetap tenang dalam menyikapi disahkannya RUU Pilkada oleh anggota DPR RI belum lama ini. Menurutnya, hal tersebut merupakan keputusan politik walaupun rakyat tidak menghendakinya.

“Kalaupun kita juga beberapa kali di demo, semoga masyarakat tetap tenang dan kata kuncinya adalah kita tetap menghormati keputusan politik,” kata Zul kepada KaTer, Selasa (30/9/2014).

Dikatakan, jika koalisi merah putih menganut paham demokrasi, harusnya tidak seperti itu. Tetapi, apapun juga hasilnya siap untuk menerima karena sudah menjadi keputusan politik. Nanti rakyat yang akan menilai, partai mana atau elit mana yang memang benar-benar berpihak kepada rakyat dan partai mana yang memang hanya mempermainkan kedaulatan rakyat itu.

“Kami merasa khawatir kalau pemilihan kepala daerah dipindahkan kepada DPRD. Karena, akan memindahkan pula korupsi yang tadinya hanya oleh kepala daerah, sekarang jadi semuanya, termasuk oleh DPRD,” ujarnya.

Zul mengakui, kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, hampir 70 persen terlibat korupsi. Namun, hal ini jangan digeneralisir. Kalau nanti kepala daerah dipilih oleh DPRD, jangan-jangan ini akan memindahkan korupsi dari yang hanya oleh kepala daerah menjadi kepada anggota DPRD.

“Ini jelas sebuah kemunduran politik. Saat ini, rakyat masih menginginkan Pilkada langsung. Khusus di Kabupaten Kuningan, 2 periode kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat,” ucapnya.

Terpisah, Sekretaris DPD PKS Kabupaten Kuningan, Elfa Robi Lc menuturkan, baginya Pilkada langsung atau tidak langsung, dua-duanya konstitusional dan demokratis serta dua-duanya memiliki maslahat dan madharat.

“Tapi untuk saat ini, bagi PKS yang masuk dalam Koalisi Merah Putih memilih opsi pilkada tidak langsung. Karena, Insya Allah akan lebih maslahat untuk rakyat,” ujarnya.

Lebih jauh Elfa menuturkan, setelah hasil evaluasi, selama ini yang realitanya Pilkada langsung banyak mengeluarkan anggaran. Kalau se Indonesia butuh biaya puluhan trilyun. Maka anggaran tersebut bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Termasuk dampak sosial yang lainnya, yang bisa berakibat pada kekurangharmonisan kehidupan masyarakat karena beda dukungan.

“Harapan rakyat sekarang, bisa lebih fokus pada kerja dan kritis terhadap kinerja anggota dewan yang punya hak pilih, dalam menentukan Kepala Daerah. Untuk selanjutnya, perlu aturan yang jelas serta pengawasan yang ketat dalam proses pemilihannya, wallohu a'lam,” pungkasnya.(AND)