Parlementaria
Santos: Polemik Tunjangan DPRD Buah Simalakama
- Details
- Published on Friday, 03 July 2026 17:36
- Written by Admin
- Hits: 537
Kuningan Terkini- Pengamat kebijakan publik, Santos Johar menilai polemik tunjangan anggota DPRD Kabupaten Kuningan telah menjadi buah simalakama akibat persoalan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang tidak diselesaikan secara cermat sejak awal.
Menurutnya, selama Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi dasar pembayaran tunjangan masih dipersoalkan dan belum memiliki kepastian hukum, pencairan anggaran berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi. Namun di sisi lain, keterlambatan pembayaran juga berdampak terhadap kewajiban finansial anggota DPRD, termasuk pembayaran pinjaman yang berkaitan dengan Bank BJB.
"DPRD harus legowo menerima konsekuensi dari kondisi yang terjadi. Namun, di sisi lain, eksekutif juga harus mengakui adanya persoalan ini dan bertanggung jawab mencari solusi melalui mekanisme serta nomenklatur anggaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya, Jum’at (03/07/2026)
Apabila penyelesaian melalui mekanisme yang sah memang tidak memungkinkan secara hokum lanjutnya, maka seluruh pihak harus menerima konsekuensi sesuai aturan yang berlaku. “Yang terpenting tidak memaksakan kebijakan yang justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru di kemudian hari” tegasnya.
Polemik tersebut trangnya, menjadi cerminan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah. Ia menyebut kondisi ini bukan sekadar persoalan ketidaksengajaan, tetapi mencerminkan ketidakmampuan dalam mengelola kebijakan publik secara cermat, terencana, dan sesuai koridor hukum.
\"Peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan keuangan negara disiapkan dengan dasar hukum yang kuat, sehingga tidak merugikan institusi maupun para pihak yang terdampak," pungkasnya.(gg)