• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Olahraga
  • Kesehatan

Min29032020

Last updateJum, 27 Mar 2020 9pm

BJB

Parlementaria

Mang Ewo: Pansus Perubahan Status TNGC ‘Pemborosan Anggaran’

Sujarwo

Kuningan Terkini - Sikap Legislatif (DPRD) Kuningan dengan dibentuknya Pansus terkait isue perubahan status Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) ke Taman Hutan Raya (Tahura), selain pemborosan anggaran, juga terkesan terlalu reaktif. Demikian disampaikan pemerhati kebijakan Kuningan, Sujarwo yang akrab disapa Mange Ewo.

“Dibentuknya Pansus dengan alasan evaluasi tersebut, akan memunculkan berbagai prasangka miring dari berbagai elemen masyarakat. Terlebih jika dikaitkan dengan isue penurunan status TNGC sebelumnya, telah muncul berbagai persoalan yang menyangkut nasib masyarakat,” katanya kepada Kuningan Terkini, Minggu (15/03/2020).

Satu diantaranya yang telah menjadi persoalan cukup lama kata mang Ewo, yakni terkait nasib masyarakat yang terdampak pembangunan waduk Cileuweung. Apakah persoalan yang sudah berlangsung cukup lama tersebut, kurang menarik bagi mereka yang bergelar Wakil Rakyat Yang Terhormat (anggota DPRD,red) untuk membela rakyat Kawungsari dengan pembentukan Pansus?

“Sangat disesalkan, jika dalam penyikapan persoalan yang muncul di masyarakat dari Lembaga Legislatif tersebut, tingkat reaktifitas anggota Dewan terkesan tebang pilih. Kalaupun akhirnya muncul asumsi di sebagian kalangan masyarakat, lembaga Legislatif lebih tertarik membahas persoalan yang berniliai komersial dibanding yang bersifat sosial, tentunya juga tak dapat disalahkan,” paparnya.

Lebih jauh Mang Ewo mengungkapkan, terkait munculnya kesan hyperaktif dari Lembaga Legislatif terhadap isue penurunan status TNGC dengan dibentuknya Pansus Evaluasi TNGC, dikhawatirkan juga akan dapat melukai perasaan masyarakat yang saat ini tengah dalam kondisi penuh keprihatinan akibat dampak dari merebaknya berbagai persoalan.

“Besarnya anggaran yang dibutuhkan sebuah Pansus, juga akan menjadi keprihatinan tersendiri dari masyarakat di tengah kesusahan yang saat ini sedang menimpa rakyat. Muncul kesan, anggota DPRD sangat menikmati pemborosan uang rakyat yang ada dalam APBD 2020,” ungkapnya.

Untuk itu terang mang Ewo, alangkah eloknya jika pembentukan Pansus oleh Lembaga Legislatif (DPRD) dalam menyikapi suatu permasalahan yang berkembang di masyarakat didasarkan pada skala prioritas. Artinya, Pansus Evaluasi TNGC tidak terlalu mendesak jika dibandingkan dengan persoalan masyarakat Kawungsari yang terdampak pembangunan waduk Cileuweung.

“Hal lain yang masih memunculkan pertanyaan di masyarakat terkait cepatnya pembentukan Pansus yang kata anggota Legislatif pendukung Pansus, dimaksudkan sekedar evaluasi terhadap kinerja BTNGC, tentunya terkesan terlalu mewah. Rasanya, hal ini cukup oleh Komisi terkait (misalnya Komisi 2), sehingga tak perlu menghamburkan ratusan juta uang rakyat untuk membiayai Pansus,” pungkasnya.(j’ly)

Add comment


Security code
Refresh