• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Olahraga
  • Kesehatan

Min29032020

Last updateJum, 27 Mar 2020 9pm

BJB

Parlementaria

Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Naik 3 Juta ‘Disorot’

Sujarwo

Kuningan Terkini - Rencana kenaikan tunjangan perumahan untuk anggota Legislatif Kabupaten Kuningan yang nominal kenaikannya mencapai 3 juta rupiah, mendapat sorotan publik ,salah satunya dari pemerhati kebijakan Kuningan, Sujarwo. Menurut pria yang akrab disapa Mang Ewo, kebijakan ini sangat menyesakan perasaan mayarakat yang akhir-akhir ini dibuat tercengang dengan prestasi Kuningan peringkat ke 2 termiskin se-Jabar.

“Disatu sisi masyarakat menyesalkan dengan posisi peringkat ke-2 termiskin, disisi lain Wakil mereka yang mendapat predikat sebagai Yang Terhormat (anggota DPRD) masih tega mengutak atik APBD 2020 yang katanya untuk kepentingan rakyat,” sindirnya.

Pada kenyataannya kata Mang Ewo, kewenangan untuk menetapan anggaran belanja daerah (hak budgeting), bukan untuk kepentingan rakyat, tapi cenderung dipakai untuk memakmurkan dan mensejahterakan diri mereka sendiri. “Apakah dalam menetapkan kenaikan Tunjangan Perumahan tadi, para Wakil Rakyat tutup mata dan telinga pada kondisi daerah yang ada saat ini?, dimana rakyat mengeluhkan tentang fasilitas umum seperti jalan sudah banyak yang membutuhkan perhatian,” terangnya.

Dengan kenaikan 3 jt rupiah sambungnya, tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD diprediksi menjadi 15 jt, Wakil Ketua 13 jt dan anggota 11 jt per bulan. Pertanyaannya, fasilitas rumah seperti apa yang akan ditempati dengan harga sebesar itu setiap bulannya?. Dari pada tiap tahun APBD dihamburkan untuk memanjakan Wakil Rakyat, alangkah bijaknya jika Pemkab Kuningan membangun Komplek perumahan untuk anggota Dewan.

“Biaya yang akan dikeluarkan Pemkab, mungkin akan lebih hemat jika dibandingkan dengan pemberian tunjangan perumahan setiap bulan. Tidak berlebihan pula, jika akhir-akhir ini muncul kegaduhan yang cukup menyedot perhatian masyarakat yakni penurunan status TNGC ke Tahura (Taman Hutan Raya).

“Penurunan status TNGC yang direncanakan beberapa sosok anggota Dewan, patut diduga sebagai upaya pengalihan isu dari beberapa rencana besar yang bergulir, termasuk rencana meningkatkan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan. Pada satu sisi status TN minta diturunkan, di sisi lainnya Tunjangan Perumahan (TP) memohoh dikatrol,” pungkasnya.(j’ly)

Add comment


Security code
Refresh