• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Olahraga
  • Kesehatan

Sel14072020

Last updateSel, 14 Jul 2020 3pm

BJB

Parlementaria

Ketua DPRD Tidak Tahu Besaran Pokir, Mustahil?

Pemerhati Kebijakan Kuningan, Sujarwo.

Kuningan Terkini - Mencuatnya pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy yang mengaku tidak tahu tentang Pokir, termasuk alokasi dan besaran anggarannya disikapi Pemerhati Kebijakan Kuningan, Sujarwo yang akrab disapa Mang Ewo. Menurutnya, pernyataan tersebut dinilai janggal dan mustahil seorang politisi tidak tahu tentang hal tersebut.

“Seorang Zul yang sudah memasuki masa dua dasawarsa (20 tahun) sebagai anggota Legislatif adalah hal yg sangat janggal dan mustahil, jika mengaku tidah paham dan menguasai persoalan pokir (dana aspirasi,red). Terlebih sebelum menduduki singgasana sebagai orang no 1 di DPRD Kuningan, Zul sudah cukup lama 'berkecimpung' sebagai anggota Banggar,” kata Mang Ewo, Minggu (29/12/2019).

Jika pernyataan Zul benar kata Mang Ewo, menyiratkan ketidaktahuan yang bersangkutan tentang Pokir beserta besarnya anggaran yang dialokasikan, patut dipertanyakan. Jika seorang Ketua saja tak memahami tentang Pokir, dikhawatirkan anggota yang lainnya akan lebih tidak paham.

“Kalau memang mereka (anggota Legislatif) seperti yang disuarakan Ketuanya tidak paham tentang Pokir, sudah seharusnya kebijakan politik anggaran yang tertuang dalam APBD setiap tahunnya, perlu dikaji ulang untuk dialokasikan pada program Pokir. Sangat tidak elok menyerahkan suatu urusan (termasuk Pokir) kepada pihak yang kurang bahkan tidak memahaminya,” katanya sedikit menyindir.

Lebih jauh Mang Ewo mengatakan, anggaran Pokir yang setiap tahun mengalami kenaikan serta besarannya variatif antara anggota biasa dengan unsur pimpinan, tentunya menjadi hal yang aneh ketika diungkapkan merupakan aspirasi masyarakat kepada wakilnya saat melaksanakan kegiatan reses.

“Argumen tersebut sangat sulit diterima akal. Karena penyampaian nota RAPBD dilakukan saat gedung Dewan masih 'dikuasai' Legislatif periode 2014-2019. Sementara anggaran Pokir dipercayakan pada anggota Legislatif periode 2019-2024 yang melaksanakan reses pada awal Desember 2019,” terangnya.

Terkait besarnya uang rakyat yang digelontorkan kepada Wakilnya melalui kegiatan Pokir terang mang Ewo, sudah seharusnya masyarakat berkewajiban meminta anggaran tersebut dalam pengalokasiannya tepat sasaran dan sesuai dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat.

“Siapapun tentunya tidak berharap, karena pengelolaan dana Pokir (aspirasi) tidak tepat, akan menyeret para Wakil Rakyat (anggota DPRD) terseret dalam persoalan hukum seperti yang banyak terjadi selama in,” pungkasnya.(j’ly)

Add comment


Security code
Refresh