• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Olahraga
  • Kesehatan

Kam20022020

Last updateKam, 20 Feb 2020 10am

BJB

Hukum

Formasi Minta Penertiban Hiburan Malam Direalisasikan

Formasi Kuningan

Kuningan Terkini - Forum Masyarakat Anti Kemaksiatan (Formasi) Kuningan masih menunggu tindak lanjut dari hasil audiensi dengan Bupati Kuningan terkait penertiban tempat hiburan malam. Pada saat audiensi pekan lalu, Bupati berjanji akan menindaklanjuti dengan pihak-pihak terkait pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2019 kemarin.

"Alhamdulillah respon Bupati sangat baik. Bupati serius ingin menertibkan tempat hiburan malam yang melanggar. Kami masih menunggu hasil dan tindakan yang akan dilakukan oleh Pemda," ungkap H Nana Mulyana Latif ST, Sekertaris Formasi, Kamis (16/1/2020).

Bupati beserta jajarannya kata Nana, diharapkan dapat segera menertibkan tempat-tempat hiburan malam yang banyak melanggar aturan. Menururtnya, banyak pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan tempat hiburan malam yang ada di Kabupaten Kuningan.

"Bupati sudah melihat langsung beberapa bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat hiburan yang ada di Kabupaten Kuningan. Untuk itu, tidak ada alasan lagi untuk menunda memberikan sangsi karena ini sangat meresahkan," lanjut Nana.

Selain elemen masyarakat yang tergabung dalam Formasi lanjutnya, masyarakat sekitar lokasi tempat hiburan merasa resah dengan adanya kegiatan yang sangat tidak sesuai dengan Kabupaten Agamis ini. Bahkan warga menolak keberadaan tempat hiburan di wilayah mereka sejak awal.

Sejak tahun 2016 sambungnya, Warga Bandorasa menolak berdirinya tempat-tempat hiburan. Bahkan, warga sudah mengumpulkan pernyataan keberatan, untuk itu Nana merasa heran dengan tetap berdirinya tempat-tempat hiburan malam tersebut. Seharusnya ijin tidak bisa keluar karena tidak ada ijin lingkungan yang merupakan salah satu persyaratan terbitnya surat ijin.

“Ini harus diusut tuntas. Jika memang ada pelanggaran, maka harus segera diberikan sangsi termasuk pada pihak-pihak terkait," tegasnya.

Jika pemerintah kekurangan bukti pelanggaran terangnya, pihaknya siap membantu pemerintah untuk memberikan tambahan bukti-bukti yang ada, sehingga pemerintah bisa segera bertindak. Jika tidak, ini akan semakin meresahkan masyarakat dan bisa merusak kondusifitas Kabupaten Kuningan yang selama ini sudah terjaga dengan baik.

"Kami khawatir jika masalah ini tidak segera diselesaikan oleh pemerintah sesuai aturan maka akan semakin meresahkan. Kami akan terus monitoring sebelum masalah ini tuntas. Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan," pungkasnya.(j’ly)

Add comment


Security code
Refresh