Hukum
Mahfud MD Pimpin Rapat Penyusunan RPP Keamanan Laut
- Detail
- Diterbitkan pada Senin, 16 Maret 2020 19:36
- Ditulis oleh Admin
- Dilihat: 14371
Kuningan Terkini - Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M, menghadiri rapat penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Keamanan Laut di Ruang Rapat Lt. 2 Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, , Jakarta Pusat, Jumat sore (13/03/20). Rapat dipimpin Menteri Polhukam Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H, S.U, M.I.P dan dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Perwakilan Kementerian /Lembaga terkait.
Menteri Polhukam, Mahfud MD mengatakan, ketika Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., dilantik Presiden RI menjadi Kepala Bakamla RI, mendapat pesan bahwa ke depan Bakamla RI menjadi embrio Coast Guard-nya Indonesia. Sehingga nanti lembaga yang lain kembali ke institusinya masing-masing dan di laut itu hanya ada satu yaitu Bakamla RI sebagai Indonesian Coast Guard.
“Pada waktu rapat gabungan lintas tiga Kemenko, yang dihadiri disepakati untuk dibuat satu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Kita tidak usah berdebat lagi alasan masing-masing K/L, sekarang kita buat RPP yang akan menjadi embrio Rancangan Undang-undang tentang Keamanan Laut," jelas Mahmud MD.
Dalam penyusunan RPP ini sambungnya, pasti akan ada kelemahannya. Apa yang salah akan diperbaharui didalam prakteknya di lapangan. Pada prinsipnya, Peraturan Pemerintah ataupun Omnibus Law yang akan dibuat tidak akan mengurangi kewenangan yuridis masing-masing institusi.
"Kesepakatan hasil rapat hari ini akan diserahkan kepada Presiden RI dalam Rapat Terbatas, sehinga Presiden RI Joko Widodo dapat memutuskan. Tidak ada lagi memperdebatkan subtansi RPP, karena hal tersebut sudah berkali-kali dilakukan tetapi kalau ada masalah-masalah teknis kita perbaiki sama-sama," pungkasnya.(j’ly)
