• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Olahraga
  • Kesehatan
  • Wisata

Sel15102019

Last updateSel, 15 Okt 2019 5pm

Ekonomi

Kadin Kuningan Berbagi Peluang Investasi Dengan Jatim

Kadin Kuningan saat menghadiri East Java Opportunities Investment Business Forum, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur.

Kuningan Terkini - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kuningan mendapat kehormatan mengikuti East Java Opportunities Investment Business Forum, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur, di Gino Feruci Hotel Bandung. Agenda 2 hari tersebut, diawali Welcome Party, dilanjut Shearing potensi peluang investasi Jatim.

4 pengurus ditugaskan. Ada Ketua H Uba Subari, Wakabid OKK H Purnama, Komite Tetap Hubungan Antar Anggota, H Nono Sujiono dan Direktur Eksekutif (DE) Tatang Azhari.

Jatim sendiri lebih mengeksplor potensi investasi Kabupaten Trenggalek, Situbondo, dan Blitar.

Narasumber Kabupaten Situbondo, Puguh Wardoyo, mengajak para investor untuk melihat, menganalisis potensi investasi Situbondo. Selain pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, ada banyak potensi besar pariwisata. Utamanya, destinasi bentang Pantai Pasir Putih sepanjang 3 km di Pantura.

"Pantai Pasir Putih tersohor di Jatim. Letakny strategis, sudah banyak pengunjung, airny bening. Bisa menyelam dan berperahu dengan ombak yang tenang. Juga memilili terumbu karang bagus untuk diselami," beber dia

Ketua Kadin Kuningan, H Uba Subari, mengakui potensi besar investasi di 3 kabupaten Jatim itu. Tidak berbeda jauh dengan potensi investasi Kuningan. Baik pertanian, pariwisata dan lainnya.

"Bagi kadin, potensi 3 daerah Jatim tersebut bermanfaat sebagai bahan perbandingan, maupun bahan ekspos jika ada pengusaha Kuningan ingin berinvestasi disana," ungkap H Uba, diamini Wakabid OKK H Purnama

Purnama menegaskan, bicara investasi bukan hanya persoalan menggali hingga ekspos potensi, atau hanya insentif pemerintah, tapi lebih kepada ada atau tidak kepastian hukum, jaminan keamanan, kelangsungan dan pengembangan usaha investor itu sendiri.

"Setelah itu, baru insentif. Misal infrastruktur pendukung, seperti akses jalan dan lain-lain. Termasuk pajak," jelas penerima Penghargaan Pembayar Pajak Berprestasi 2016 itu./ azhari

 

Add comment


Security code
Refresh