• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Olahraga
  • Kesehatan
  • Wisata

Sel12112019

Last updateSen, 11 Nov 2019 10pm

Aneka

Jurnalis Demo, RUU KUHP Banyak Pasal Karet

Jurnalis Demo, RUU KUHP Banyak Pasal Karet

Kuningan Terkini - Puluhan Masa dari Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning berunjukrasa didepan kantor DPRD Kota Cirebon, mereka menuntut dibatalkannya Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) kamis (26/09/2019). Dari sudut pandang para Jurnalis, sejumlah "pasal karet" dalam UU tersebut berpotensi membungkam kebebasan pers dan rawan kriminalisasi.

Koordinator aksi Muhamad Syahrir Romdhon menyebut, sejumlah pasal yang ada pada RUU KUHP berbenturan dengan UU No 40 tahun 1999 tentang pers.

"Setelah kami kaji, ada 13 pasal yang bertabrakan dengan UU No 40 tahun 1999 tentang pers. Seperti Pasal 217, 218 dan 219 tentang penyerangan terhadap presiden dan wakil presiden. Bahkan, presiden dan wakil presiden bisa membuat aduan secara tertulis. Hukuman penjara sampai empat setengah tahun," kata pria yang akrab disapa Aray itu usai aksi.

Lebih lanjut Aray mengatakan 13 pasal tersebut dapat melemahkan kerja-kerja jurnalistik. Kendati saat ini pemerintah melakukan prnundaan pengesahan, hal tidak menjamin terjadinya pembatalan. "Padahal pers itu salah satu pilar demokrasi yang harus terbebas dari berbagai pengekangan.

"Kami jurnalis menolak RUU KUHP ini, kami mendesak pemerintah membatalkan pengesahannya," tegasnya.

Selain mendesak pembatalan pengesahan lanjutnya, Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning meminta pemerintah menegakkan UU No 40 tahun 1999 tentang pers dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan kepada jurnalis. "Kami juga menuntut kekerasan terhadap jurnalis dihentikan oleh pihak manapun. Tangkap dan adili para pelaku kekerasan," ungkapnya.

Tuntutan para Jurnalis ini mendapat respon dari Ketua DPRD Kota Cirebon Affiati bersama Walikota Nasrudin Azis. Keduanya sepakat menandatangani petisi yang berisi 3 tuntutan Jurnalis yang akan menyampaikannya ke DPR RI dan Dewan Pers. "Pada intinya kami sepakat dengan bapak wali kota. DPRD Kota Cirebon mendukung aspirasi kawan-kawan jurnalis. Kami menolak regulasi yang bertentangan dengan kebebasan pers," pungkas Affiati. (Bubud Sihabudin)

Add comment


Security code
Refresh