• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Olahraga
  • Kesehatan
  • Wisata

Jum19072019

Last updateJum, 19 Jul 2019 3pm

Aneka

Kebijakan Buku Kia Belum Berjalan Sesuai Harapan

Ns Tati Hidayati, S.Kep

Oleh :

Tati Hidayati 

Mahasiswa S2 Keperawatan

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sint Carolus, Jakarta

Kuningan Terkini - Kementerian Kesehatan RI menerbitkan  Buku Kesehatan Ibu dan Anak bersama  JICA (Japan International Cooperation Agency), 1997 dengan  Judul: Mother - Child Relation, Maternal - Child Nursing,  Maternal Health Services dan terbitnya SK Menteri Kesehatan  no 284/ Menkes/ SK /III/2004 pernerbitan pertama buku KIA dengan harapan buku KIA memberikan dasar yang kuat untuk meningkatkan fungsi sebagai salah satu strategi nasional dalam menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi) melalui dana khusus dari APBN, berdasarkan data STDKI (Survei Demografi Kesehatan Indonesia) AKI sampai tahun 2015 yaitu 307/100.000 KH dan AKB 35/1000  KH, yang mana capaian dalam program SDGs pada tahun 2030 target capaian  AKI 70/100.000 KH dan AKB 12/1000 KH. 

Penerbitan buku KIA juga dapat sebagai alat yang ampuh sebagai alat Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam menyebarkan informasi penting mengenai Kesehatan Ibu dan Anak  kepada keluarga. Buku KIA sangat potensial untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku keluarga /ibu mengenai kesehatan reproduksi dan kesehatan anak.  Buku Kesehatan Ibu dan Anak berisi catatan kesehatan ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir sampai anak usia 6 tahun) serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak.

Setiap ibu hamil mendapat 1 Buku KIA.

Upaya pemerintah untuk mencapai tujuan serta fungsi dalam menjalankan kebijakan penerbitan buku KIA yaitu  ketersediaan buku KIA disetiap fasilitas kesehatan seperti Posyandu, Polindes / Poskesdes, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, bidan praktik, dokter praktik, rumah bersalin dan rumah sakit, agar setiap peran tenaga kesehatan yang berada di setiap fasilitas kesehatan dapat menjalankan program KIE kepada ibu/keluarga dalam peningkatan pengetahuan  tentang reproduksi dan kesehatan anak.

Upaya lainnya yaitu dalam penerbitan buku KIA. Kemenkes telah  melibatkan dari setiap organisasi profesi tenaga kesehatan terkait yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Obstretri & Genekologi Indonesia (POGI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Perhimpunan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dan juga Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).

Namun sampai saat ini keterlibatan dan peran dari organisasi profesi dalam melaksanakan kebijakan buku KIA untuk mencapai tujuan belum sesuai harapan dan tidak ada untuk mengukur sejauh mana organisasi profesi berperan dalam pelaksanaan sosialisasi Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Penerapan Buku KIA secara benar akan berdampak pada peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga akan kesehatan ibu dan anak, menggerakan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan sistem survailance, monitoring dan informasi kesehatan. Dengan hal ini Kemenkes  menerbitkan buku petunjuk teknis pemakaian Buku KIA merupakan upaya lainnya yang diharapkan meningkatkan peran tenaga kesehatan dalam memfasilitasi peningkatan peran kader, ibu dan keluarga dalam penggunaan Buku KIA.

Dengan berjalannya waktu fungsi Buku KIA meningkat selain sebagai media KIE dan dokumen pencatatan pelayanan KIA, Buku KIA digunakan untuk mempermudah mendapatkan Akte Kelahiran, alat bukti yang digunakan pada sistem jaminan kesehatan dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), mendukung implementasi kebijakan di daerah tertentu (antara lain persyaratan masuk TK atau SD), dan mempermudah pemahaman masyarakat akan pemenuhan haknya akan pelayanan

Pertemuan triwulan Puskesmas juga disinggung penggunaan Buku KIA terintegrasi dengan pelayanan KIA, dimana diharapkan dukungan aktif dari stakeholder tingkat kecamatan antara lain peran dari Camat, Kepala dan pamong desa/keluarahan serta Tim Penggerak PKK. Pertemuan evaluasi penggunaan Buku KIA terintegrasi dengan pembahasan program kesehatan ibu dan anak di tingkat Kabupaten/Kota atau pertemuan profesi pada dasarnya bertujuan meningkatkan cakupan kepemilikan dan pemanfaatan Buku KIA oleh masyarakat, kader dan tenaga kesehatan.

Pada pertemuan evaluasi ini dibahas ; Kebijakan penggunaan Buku KIA di pusat dan daerah, Cakupan dan kegiatan terkait dengan penggunaan Buku KIA, Logistik, distribusi dan alur distribusi Buku KIA dan Kendala dan faktor pendukung dalampenggunaan dan pemanfaatan Buku KIA.

Namun komitmen dalam pemanfaatan buku KIA sampai saat ini masih belum sesuai harapan. Sehingga perlu penguatan terutama dari setiap stakeholder untuk berpartisipasi dalam program KIE dan  kelengkapan pengisiannya oleh petugas kesehatan, kader dan orangtua, karena berdasarkan survei kesehatan nasional (Sirkesnas 2016) menunjukkan sebanyak 81,5% ibu hamil menyatakan memiliki Buku KIA.

Tapi, dari jumlah itu, 60,5% di antaranya yang bisa menunjukkan buku KIA, sedangkan data tahun 2016. telah mencetak dan mendistribusikan Buku KIA ke daerah sejumlah 94% dari jumlah sasaran ibu hamil, dan seluruh Puskesmas yang telah menerima Buku KIA yang didistribusikan Dinas Kesehatan Kab/Kota.  Belum optimalnya pemanfaatan buku KIA sampai saat ini perlu adanya analisa lebih lanjut terkait permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu penulis mengusulkan beberapa hal terkait kebijakan buku KIA, yaitu :

1.         Adanya alokasi dana dari pemerintah untuk program sosialisasi ke seluruh daerah dalam pemanfaatan buku KIA tidak hanya sampai tingkat puskesmas tetapi harus sampai dengan kader.

2.         Sosislisasikan juknis buku KIA, supaya masuk ke  dalam  program kerja dari organisasi profesi terkait, salah satunya adalah  PPNI, agar sosialisasi juknis buku KIA dijadikan kegiatan rutin dari program kerja untuk peningkatan  kesehatan ibu & anak. 

3.         Bangun budaya kesadaran  masyarakat supaya lebih aktif dan  berpartisipasi dalam pemanfaatan buku KIA, bahwa suatu hal yang penting untuk ibu/keluarga terkait kesehatan reproduksi serta kesehatan anak sampai usia 6 tahun. 

Upaya- upaya pemanfantaan buku KIA yang telah dibuat baik oleh pemerintah maupun oleh semua pihak yang berperan dalam hal ini perlu komitmen dan kosistensi  serta ikut melakukan evaluasi di wilayahnya masing- masing dalam program pemanfaatan buku KIA, untuk mencapai program nasional dalam penurunan AKI dan AKB melalui peningkatan pendidikan ibu/keluarga dalam kesehatan reproduksi dan kesehatan anak. (Tati- Vita, STIK Sint Carolus).

 

Add comment


Security code
Refresh