• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Olahraga
  • Kesehatan
  • Wisata

Sen27052019

Last updateMin, 26 Mei 2019 6pm

Profil

Kedai Kopi Ursha Major Suguhkan Kopi Asli Kuningan

Kedai Kopi Ursha Major Kuningan Terkini - Bagi para penikmat kopi yang berada diwilayah Kuningan, sekarang ini tidak perlu jauh-jauh untuk pergi jauh keluar wilayah Kuningan. Pasalnya seorang anak muda asli kelahiran desa manis kidul, Vicky Setiawan (22), yang juga penikmat kopi, 2 tahun kebelakang membuka usaha kedai kopi yang menyuguhkan biji kopi asli Kuningan.

Selengkapnya...

Ipung, Sang Sutradara Menguras Energi

Ipung, Sang Sutradara Menguras Energi Kuningan Terkini- Sutradara teater lakon 'Dedes" D Ipung Kusmawi, sebenarnya teaterawan serba bisa, pasalnya dia banyak mempelajari seluk beluk ihwal drama, yang melibatkan berbagai elemen pementasan, mulai Pimpinan Produksi, Sutradara, Assisten Sutradara, penata panggung, penata kostum, penata gerak/olah vokal, penata rias, penata lampu, penata musik dan bidang lainnya.

Selengkapnya...

Taofik, Juara Harapan I Moka Jabar 2018

Mojang Jajaka (Moka) Jawa Barat tahun 2018Kuningan Terkini- Mahasiswa semester 5 Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) FKIP Uniku, Taoufik Septiyana hanya mampu meraih juara harapan I Mojang Jajaka (Moka) Jawa Barat tahun 2018. Kegiatan yang digelar di Hotel Harmoni Garut, diikuti perwakilan Moka dari seluruh Jabar, Kamis (29/11/2018).

Selengkapnya...

Profesi Dalang Kurang Diminati

Dalang muda AnjasmaraKuningan Terkini- Tanggal 7 Oktober 2015 merupakan hari bersejarah bagi seorang Aan Anjasmara, salah seorang Dalang muda pendatang baru di Kuningan Jawa Barat, dimana dia tampil perdana disiang hari bolong di-hadapan publik penggemar seni wayang golek.

Selengkapnya...

Fera Queen Luncurkan Albun Kedua

Fera QueenKuningan Terkini- Dalam waktu dekat, artis penyanyi asal Kuningan, Fera Queen siap meluncurkan album kedua bertajuk Dancing Waves. Sebelumnya, penyanyi jebolan X Faxtor Indonesia 1 ini, album pertamanya ‘Yellow City’ yang sudah beredar dua tahun silam.

Selengkapnya...

Sang Pelukis Wajah, Djasim Tetap Eksis

DjasimKuningan Terkini- Pelukis yang satu ini menekuni kariernya diatas kanvas sudah berjalan sekitar 35 tahun atau sejak sekolah di SMAN Kuningan. Meskipun sempat kerja sebagai 'sipir' di Lapas Kuningan, hobi melukis seiring sejalan bahkan selalu eksis dan selalu menyisihkan waktunya untuk berkarya di atas kanvas.

Selengkapnya...

Upaya Pemerintah Berantas Korupsi

Adam SetiawanUpaya Pemerintah Wujudkan Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kuningan Terkini- Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini telah menimbulkan beberapa komentar dari beberapa tokoh, baik pro maupun kontra terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Terlepas dari nuansa politik yang membalutnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika ditelaah secara substansial Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, telah menunjukan niat yang luhur dari pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi.

Sebagaimana kita ketahui peran serta masyarakat merupakan suatu keniscayaan tatkala korupsi telah dianggap akut di bumi Indonesia. Bahkan korupsi telah menjangkit aparat penegak hukumnya sendiri seperti contoh kasus yang sensasional, keterlibatan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar dan Akil Mochtar dalam kasus korupsi yang berbeda, telah merusak citra penegak hukum bahkan meruntuhkan persepsi publik mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bebas dari korupsi.

Secara tegas asumsi Penulis bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, telah menunjukan niat yang luhur dari pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Niat luhur tersebut dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang tetap mengakomodir keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemeberantasan tindak pidana korupsi.

Walaupun ada beberapa catatan penting terkait substansi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, di antaranya merujuk pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan tafsir gramatikal frasa Masyarakat “dapat” berperan mempunyai makna bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan tentunya bersifat fakultatif dengan bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan “sukarela”.

Hal ini bertolak belakang dengan spirit pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Pemerintah dalam hal ini seharusnya menyelipkan frasa “wajib” membantu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu keniscayaan tatkala korupsi telah dianggap akut di bumi Indonesia.

Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan perwujudan dari prinsip transparansi dalam Negara demokrasi dan tentunya agar mewujudkan tujuan negara. Namun berdasarkan realitas di lapangan telah menunjukan bahwa laporan, saran, atau kritik dari masyarakat tersebut sering tidak mendapatkan respon yang baik oleh pejabat yang berwenang.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi, penegak hukum wajib untuk memeriksa informasi yang telah dimuat dalam laporan, lalu penegak hukum wajib memberikan jawaban atau keterangan atas laporan mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi yang diberikan oleh masyarakat.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan efektivitas pemberantasan korupsi. Pemerintah harus memberikan motivasi yang tinggi kepada masyarakat, dengan cara memberi penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berupa piagam atau premi. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat terbebas dari perilaku koruptif.

Disamping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Selaras dengan hal tersebut Pemerintah telah mengakomodir bentuk penghargaan terhadap peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebagaimana Pasal Pasal 13 ayat l Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan. Pasal 13 ayat 2 Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada :a. Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi; atau b. Pelapor.

Berdasarkan substansi pasal Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, terlihat tidak ada perbedaan yang secara signifikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, yang menjadi pembeda adalah di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 menyebutkan nominal uang penghargaan dalam bentuk premi berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi.

Bbesaran premi diberikan sebesar 2% (dua permil) dari jumtah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara; ayat 2 Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); ayat 3 Dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, besaran premi diberikan sebesar 2%(dua permil) dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan; ayat 4 Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Adapun bunyi pasal yang disebutkan di atas telah membuka ruang dan memberi motivasi agar masyarakat dapat terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis menaruh harapan yang besar bahwa kebijakan ini bukan merupakan sebagai alat legitimasi semata dari pemangku kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaannya melainkan niat yang luhur dari pemerintah dalam mewujudkan efektivitas pemberantasan tindakan pidana korupsi.

Penulis : Adam Setiawan

Insititusi : Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

Alamat : Jln. Perumahan Pondok Permai Taman Tirta, Kasihan Bantul DIY