Jum29032024

Last updateRab, 27 Mar 2024 3pm

bjb

Politik

Ketua Golkar Minta Panwas Bekerja Profesional

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan, H Yudi Budiana SH

Kuningan Terkini- Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan, H Yudi Budiana SH, mengingatkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kuningan agar bisa bekerja secara profesional. Hal itu disampaikan Yudi kepada sejumlah media dalam jumpa persnya di Gedung DPD Golkar Kuningan, Selasa (24/4/2018).

“Panwas harus bekerja secara profesional, karena menurut saya wisata politik ini harus dikawal. Jangan sampai Paslon tertentu saja yang terus diawasi, sementara Paslon lain dibiarkan. Kerjalah secara profesional,” kata Yudi.

Dalam kesempatan itu, Yudi membeberkan kronologis kasus dugaan money politic yang menjebloskan Misbah ke dalam penjara. Selama ini, pihak Paslon 2 tidak ada komentar ataupun press realese terkait dengan kasus politik uang di Desa Karang Anyar Kecamatan Darma.

“Perlu saya sampaikan, putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung sudah incruch. Dari putusan ini, saya harus sampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya lakukan dalam tahapan kampanye. Karena Paslon nomor 2 ini diusung oleh tiga kekuatan Parpol, yaitu Golkar, PAN dan Gerindra. Maka, sudah sewajarnya kami dari awal konsolidasi bersama ketiga Parpol ini, yang diawali dari tingkat Kabupaten, lalu tingkat Kecamatan dan juga tingkat desa,” kata Yudi.

Ketika melakukan konsolidasi di desa dalam penguatan partai lanjut Yudi, agar dihadiri dan mengundang ketiga Parpol pengusung, yakni masing-masing menghadirkan 10 orang, sehingga jumlahnya 30. Begitu juga dengan pertemuan internal Parpol di Desa Karanganyar Kecamatan Darma, yang diundang itu dari ketiga parpol. Dalam pertemuan itu, ternyata yang diundang 30 orang, yang hadir 80 lebih.

“Artinya, ada masyarakat yang tanpa diudang masuk, kalau saya sampaikan mungkin ada yang nyusup dari simpatisan ataupun dari kader parpol lain. Dari situlah terjadi ada pelaporan ke Panwas Kabupaten, yang harusnya berjenjang, ke Panwas tingkat desa, kecamatan, lalu Kabupaten,” bebernya.

Di Panwaslu Kabupaten Kuningan kata Yudisebagai Ketua tim ia mengaku sama sekali tidak diundang untuk mengklarifikasi pertemuan tersebut. Kalau saja diminta klarifikasi, ia akan menjelaskan pertemuan itu merupakan pertemuan internal partai. “Persoalan kami di internal partai memberikan uang transport, harus kita akui ini sesuatu hal yang biasa, apalagi nilainya gak seberapa, Rp25 ribu,” ucap Yudi.

Yang jadi persoalan terang Yudi, dirinya tidak hadir dalam pertemuan di Karang Anyar. Ada keterangan dari kader yang mengatakan tidak mungkin harus mengusir orang yang diluar undangan, sehingga pembagian uang transport pun dilakukan merata. Itulah kronologis sebenarnya yang terjadi di lapangan.

“Terlepas dari sisi hukum, saya menghargai dan menghormati hasil kerja proses peradilan, sampai ketingkat banding. Karena kita harus menghormati hukum, kita harus menghargai hukum. Tapi kita berhak juga menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat, karena selama ini menjadi gorengan, dipolitisir. Ada kesan ini seolah-olah ambisi calon dengan mengorbankan Misbah. Apa mungkin seperti itu?,” kata dia.(red)

Add comment


Security code
Refresh


Fishing