Kuningan Terkini - Perdebatan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada oleh DPR RI, yang rencananya akan disahkan pada 25 September mendatang, khususnya di Kuningan terus menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Salah satunya dari tokoh Golkar Uri Syam. Menurutnya, di sahkannya RUU tersebut, sama saja dengan merampas demokrasi.
Selain itu, Uri juga menyindir alasan dari 2 Pimpinan Parpol Gerindra dan PPP, yaitu H Dede Ismail dan H Momon Suherman, yang beranggapan dengan dilakukannya pilkada oleh DPRD akan menghemat biaya dan meminimalisir terjadinya konflik horizontal antar masyarakat.
“Kalau alasannya masalah menghemat anggaran, menurut saya itu bohong saya kurang percaya,” tegas pria yang juga pernah menjadi anggota DPRD, dan mengalami pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Meski diakui pemilihan melalui DPRD dapat menghemat anggaran belanja daerah dan negara, namun dengan alasan calon kepala daerah dapat menghemat biaya pemilu, lagi-lagi Uri mengatakan bahwa hal itu hanya sekedar pembenaran yang dipaparkan oleh para anggota dewan yang setuju.
“Saya ini pernah mengalami sendiri loh pemilihan oleh dewan, saya pernah menjadi salah satu anggota dewan juga yang mengalami masa pilkada tidak langsung. Kata siapa calon tidak mengeluarkan cost yang besar,” tutur Uri balik bertanya.
Sayangnya ketika dimintai keterangan lebih lanjut terkait biaya yang dikeluarkan oleh para calon kepala daerah, Uri tidak mau menjawab secara terang-terangan. “Ya semua pasti tahu lah, tidak perlu dijelaskan lagi,” terangnya.
Mengenai konflik horizontal yang kerap terjadi pasca diselenggarakannya pemilu secara langsung sambung Uri, konflik tersebut dapat diminimalisir dan dicegah dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
“Pencegahannya tinggal dibuat aturan yang lebih baik dari saat ini, jangan ada aturan yang ambigu, semua harus jelas, lalu penyelengagra dan pengawas pemilu dalam melaksanakan tugasnya harus berani tegas dan tidak mudah dirayu,” paparnya.
Salah satu hal yang ditakutkan oleh Uri dengan dicekalnya Pilkada secara langsung, setiap kepala daerah kelak akan lebih konsen dalam menjamu para anggota dewan yang pernah memilihnya.
“Bisa jadi, Kepala daerah hanya akan dijadikan ATM bersama para anggota dewan. Kalau seperti itu nanti kinerja kepala daerah malah akan konsen dalam mengurus wakil rakyat, dan bukan ke rakyatnya lagi,” tandasanya. (DHE)