Kuningan Terkini - Puluhan elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Gerakan Rakyat Melawan (Gerak Lawan) Peduli Demokrasi, menyebut memiliki data terkait dugaan anggota dewan yang baru dilantik dengan dokumen palsu. Mereka mendesak supaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara harus bertanggungjawab terkait dugaan anggota dewan yang bermasalah.
“Sejumlah anggota dewan yang baru dilantik tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang,” ucap salah seorang koordinator Forum Gerak Lawan, Nana Rusdiana SIP kepada KaTer, Senin (15/9/2014).
Dikatakannya, ada beberapa dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan sejumlah caleg waktu itu dan terkesan dibiarkan oleh KPU sebagai penyelenggara.
“Kami punya bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan beberapa caleg saat pencalonan. Seperti dugaan pemalsuan dokumen rangkap jabatan dan lain-lain. Seharusnya KPU saat mengetahui ini segera melakukan klarifikasi kepada pihak terkait untuk menindak lanjuti kebenaran dokumen-dokumen yang diduga palsu itu,” kata Nana.
Mantan anggota DPRD yang juga Ketua Ormas Barak (Barisan Rakyat Kuningan) ini mengungkapkan, sebelum pelantikan anggota dewan, pihaknya telah melayangkan surat aduan kepada Gubernur Jawa Barat agar bisa menangguhkan pelaksanaan pelantikan. Hal ini mengingat terdapat dugaan beberapa parpol yang menyampaikan calon yang tidak memenuhi persyaratan.
“Kami sudah memohon penangguhan pelantikan kepada Gubernur Jabar, tetapi proses pelantikan tetap berjalan. Padahal beberapa caleg jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan PKPU,” ungkap Nana.
Anggota forum lainnya, Didin, menuding KPU saat dikonfirmasi selalu berdalih pada ketentuan-ketentuan yang difahaminya. Padahal, bukti pelanggaran jelas ada dan seharusnya bisa ditindaklanjuti secara serius tanpa berupaya melemparkan tanggung jawab.
“KPU jelas sudah melakukan pelanggaran. Kami bertanya-tanya, ada apa dibalik semua ini. Dia (KPU, red) selalu berdalih dibalik aturan. Aturan yang mana? Wong jelas kok aturannya begitu,” sindirnya.(AND)