Bandung (Kuningan Terkini) - Ratusan massa warga Jabar dari berbagai lapisan dengan lantang meneriakkan aksi menolak Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD di Gedung DPRD Provinsi Jabar Jalan Diponegoro Bandung, Rabu (10/9/2014). Aksi demo sempat memanas kala dibakarnya replika keranda mayat sebagai simbol matinya demokrasi di Indonesia, akhirnya pada pukul 11.25 dipadamkan oleh satuan kepolisian dari Polrestabes Bandung.
“Pilkada itu wujud konstitusi dan UUD 1945. Ini diamanatkan pada Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing adalah sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, semua dipilih secara langsung, tanpa pakai perantara,” seru seorang orator dari punggung sebuah kendaraan bak terbuka yang sudah mereka modifikasi menjadi semacam panggung berjalan.
Azhar Hariman, Koordinator Lapangan dari Gerakan Rakyat untuk Pilkada Langsung (Gerpala), menyatakan sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pilkada justru muncul setelah berlaku UU N0 22 Tahun 2007 tentang Pemilu.
“Resmilah ada pesta demokrasi Pemilikada, ini milik rakyat, jangan diambil lagi oleh DPRD,” serunya di sela-sela puluhan rekannya dari ARM Jabar, SPN Jabar, SBSI’92 Jabar, KSBSI Jabar, SPBSI, PW GPI Jabar, KMB, IPPKB, dan APPKL yang semuanya tergabung pada Gerpala) membakar keranda simbol matinya demokrasi di pintu masuk gedung DPRD Jabar.
“Tak adil dong, menyalahkan berbiaya tinggi pada model pilkada. Kalau dipilih sama DPRD, mungkin biayanya lebih gede lagi. Malah kami-kami rakyat, cuma bisa bengong dong, tak ada lagi pesta demokrasi. Kalau soal penyelewengan, perkuat saja pengawasannya,” papar Syahadat Akbar, salah satu aktivis dari SBSI’92 Jabar.
Beberapa anggota DPRD Jabar dari Fraksi Golkar, PDIP, dan Gerindra, sempat mereaksi aksi demo ini. Anggota DPRD sempat menaiki panggung mobil orasi.
“Seluruh aspirasi bapak-bapak kami tampung dan akan menjadi bahan masukan berarti,” demikian salah satu kalimat sempat terlontar dari para legislator itu. Tak urung ada pula orator lain sesudahnya dari para pendemo usai para legislator berorasi: ”Nah, kawan-kawan, coba dari fraksi mana saja yang benar-benar ingin memperjuangkan tuntutan kita,” serempak ratusan pendemo berucap ‘Hanya fraksi PDIP yang jelas’.
Secara terpisah Ajat Sudrajat, Koordinator Gerpala Cabang Jawa Barat menjelaskan nilai positif, bila pilkada berlangsung. Rakyat bisa belajar berdemokrasi, juga berpartisipasi aktif dalam politik. Ini proses pendidikan kewarganegaraan. Demokratisasi di tingkat lokal bisa berjalan, prosesnya makin mapan.
“Menjaring putra daerah terbaik. Memangkas orgarki partai, juga memperkokoh otonomi daerah. Bila masih banyak kelemahannya, mari kita benahi bersama,” terangnya. (Harri Safiari)