• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Olahraga
  • Kesehatan
  • Wisata

Sab20072019

Last updateJum, 19 Jul 2019 3pm

Pemerintahan

Kekosongan Jabatan Mulai Berdampak?

Sujaewo

Kuningan Terkini- Kekosongan ratusan jabatan dari berbagai tingkatan eselon (2 s.d 4) di lingkup Pemkab Kuningan, dampaknya mulai dirasakan oleh masyarakat. Demikian disampaikan ketua F-Tekad, Sujarwo kepada Kuningan Terkini, Minggu (23/06/2019).

“Banyaknya posisi Camat yang dijabat oleh PLT secara langsung berdampak kepada 'nominal' yang harus dikeluarkan masyarakat, ketika hendak mengurus AJB tanah,” kata mang Ewo sapaan akrabnya menjelaskan.

Posisi Camat yang berstatus PLT kata MAng Ewo, tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan AJB, sehingga masyarakat harus mengurusnya melalui Notaris sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah. Pengurusan AJB melalui Notaris, tentunya harus mengeluarkan dana yang 'berbeda' dengan mengurus melalui Camat.

“Kebijakan Bupati Kuningan H. Acep Purnama terkesan nyaman dengan kekosongan jabatan tanpa menghiraukan berbagai keluhan yang muncul di masyarakat,” tegasnya.

Kurang maksimalnya efektifitas kerja ini sambungnya, nampaknya masih akan berlangsung cukup lama. Hal tsersebut terilustrasikan ketika muncul keinginan Bupati untuk lebih memprioritaskan perampingan OPD (Organisas Perangkat Daerah) daripada melakukan pengisian kekosongan jabatan.

“Perampingan OPD yang didengungkan Bupati, asumsinya dapat melakukan efisiensi anggaran. Padahal yang dinginkan masyarakat saat ini lebih mengarah pada efektifitas kerja Birokrat. Dikhawatirkan, dengan adanya perampingan OPD, efektifitas kerja tak akan terapai walau mungkin efisiensi anggaran bisa terwujud,” terangnya.

Lebih jauh Mang Ewo mengatakan, pengajuan Raperda 'perampingan' OPD sebagai pengganti Perda no 5 tahun 2016 yang berisi penggemukan OPD, disinyalir akan berjalan mulus, karena semangat efisiensi anggaran yang didengungkan Eksekutif sejalan dengan yang ada dalam benak Lembaga Legislatif.

“Sangat mungkin pula Lembaga Legislatif akan mewujudkankan OPD rang super langsing' melebihi yang diajukan Eksekutif,” pungkasnya.(j’ly)

Add comment


Security code
Refresh