• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Olahraga
  • Kesehatan
  • Wisata

Sen27052019

Last updateMin, 26 Mei 2019 6pm

Pemerintahan

Kejar Paket C Telan Biaya 4 Jutaan?

Foto Ilustrasi

Kuningan Terkini - Hak untuk menempuh pendidikan adalah hak yang sangat mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian disampaikan Sekretaris Forum Ikatan Pemuda-pemudi Kuningan (FPPK), Wildan Ahmad Firdaus kepada Kuningan Terkini, Rabu (14/04/2019).

“Dalam UUD 1945 Pasal 31 menjelaskan, bahwa tiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sejak dini. Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di Bidang Pendidikan. Peraturan Perintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional,” paparnya.

Dikatakan, dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

"Seharusnya hal ini wajib disikapi dengan tegas oleh pihak Disdikbud Kuningan, agar tercipta betapa nikmat dunia pendidikan. Seperti slogan yang selalu diagaungkan yaitu menjadi Kabupaten Pendidikan, seyogyanya biaya sekolah non formal di buat seringan mungkin, agar tidak mencekik leher kalangan warga yang tidak mampu, untuk kembali sekolah," Paparnya.

Sepengetahuannya kata Wildan, tujuan PKBM ini adalah untuk memperluas kesempatan warga masyarakat, khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah.

"Saran saya, coba disidak lagi dengan baik oleh pihak Disdikbud, disini masih ada pihak oknum yng mengatas namakan dunia pendidikan. Bayangkan, untuk menempuh kejar paket C saja biaya bisa mencapai 3 sampai 4 jutaan rupiah,” katanya.

Dan yang lebih mirisnya lagi sambung Wildan, setelah lulus tidak diberi ijazah sesuai aturan yang berlaku. Dan jika ada siswa/i yang protes atau minta solusi pada pihak yang terkait, akan dipermasalahkan, seumpama tidak diluluskan atau tidak diberi Ijazah oleh pihak oknum yang nakal.

“Hal ini fakta bukan sekedar isapan jempol, harapan saya semoga permasalahan ini bisa cepat ditindak lanjuti secara permanen, agar bisa menciptakan Kabupaten kuningan adalah Kabupaten Pendidikan,” pungkasnya.(Hans).

Add comment


Security code
Refresh