• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Rab13122017

Last updateSel, 12 Des 2017 11pm

Parlementaria

Soal PAD, Ini Kata Bupati

sidang paripurna DPRD

Kuningan Terkini - Munculnya komentar pedas dari sejumlah fraksi di DPRD dalam Pandangan Umum (PU) terkait penurunan pendapatan daerah RAPBD 2018 sebesar 25,06 persen, akhirnya ditanggapi langsung Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH. Tanggapan itu disampaikan Bupati Acep dalam nota jawaban bupati terkait PU fraksi-fraksi DPRD Kuningan.

“Mengenai penurunan pendapatan daerah tahun anggaran 2018 sebesar 25,06 persen, terjadi karena pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan mengalami penurunan serta dana alokasi khusus (DAK) dan bantuan keuangan Provinsi yang belum dianggarkan. Hal ini karena masih menunggu pagu definitif baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi,” ucap Bupati Acep dihadapan para wakil rakyat dalam sidang paripurna DPRD, Senin (23/10).

Dikatakan, terkait pengalihan anggaran pembangunan infrastruktur yang tidak memiliki kontribusi yang besar dan produktif bagi masyarakat untuk dialihkan ke rencana anggaran untuk program yang berpihak pada masyarakat, pada intinya hal itu telah disepakati untuk dibahas lebih lanjut secara bersama antara TAPD dengan DPRD.

Sedangkan untuk pengadaan lahan tanah pemakaman umum ataupun perluasan lahan di wilayah Kecamatan Kuningan, khususnya Kelurahan Kuningan, pihaknya mengaku masih memerlukan informasi tentang rencana lokasi dan luas tanah yang akan dijadikan lahan pemakaman umum tersebut.

“Berkenaan dengan BUMD khususnya PDAU dan PD LKM dalam optimalisasi mendongkrak PAD, hingga saat ini kami terus melakukan evaluasi dan melakukan kajian yang komprehensif untuk penyertaan modal. Hal tersebut ditujukan agar dapat membantu secara efektif kinerja PDAU dan PD LKM yang akhirnya dapat mendongkrak penerimaan laba perusahaan daerah,” akunya.

Ditambahkan, mengenai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 38,80 persen, dikarenakan komponen dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) belum dimasukkan dalam target pendapatan asli daerah, karena harus menunggu pagu definitif pemerintah pusat.

“Berkaitan dengan dukungan infrastruktur sarana dan prasarana sekolah swasta dalam rangka penguatan lembaga pendidikan swasta di Kabupaten Kuningan, Pemda telah melakukan pengembangan infrastruktur bagi sekolah-sekolah swasta khususnya bantuan yang bersumber dari APBN dalam bentuk hibah. Namun demikian, kami sangat menyadari bahwa volume bantuan yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya. (yan)

Add comment