Parlementaria

Fraksi Restorasi PDIP Pertanyakan Gaji Pokok Bupati

Rapat Paripurna DPRD Kuningan.

Kuningann Terkini - Fraksi Restorasi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kuningan mempertanyakan soal gaji pokok yang didapatkan Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH. Pertanyaan itu dilontarkan langsung Fraksi Restorasi PDIP yang diketuai Nuzul Rachdy SE, saat digelar rapat paripurna DPRD tentang PU Fraksi terhadap Raperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan di Gedung DPRD setempat, Rabu (12/7).

“Berkaitan dengan uang representasi, bahwa uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD dihitung berdasarkan rasio perhitungan dengan standar gaji pokok Bupati, dimana perhitungannya yakni Ketua DPRD setara dengan gaji Bupati, Wakil DPRD 80 persen dari gaji pokok Bupati, dan Anggota DPRD 75 persen dari Gaji Bupati. Yang kami tanyakan, berapa gaji pokok Bupati?,” ucapnya.

Soal tunjangan beras dan tunjangan keluarga lanjutnya, sebagaimana pasal 6 ayat (1) Pimpinan DPRD berhak mendapatkan tunjangan keluarga dan tunjangan beras. Fraksinya mempertanyakan pula, seperti apa tunjangan beras dan tunjangan keluarga tersebut.

“Tentang tunjangan komunikasi intensif dan reses, sesuai dengan pasal 13 dihitung berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah. Mohon penjelasan tentang perhitungan kelompok keuangan daerah sebagaimana dimaksud?,” jelasnya.

Terkait tunjangan reses sebagaimana pasal 26 ayat (4), pihaknya juga meminta penjelasan, terkait tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji.

“Tentang tunjangan perumahan dan transportasi, bahwa sebagaimana pasal 27 ayat (1) bahwa besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan harga setempat yang berlaku, mohon penjelasan?,” tegasnya.

Fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai PKB DPRD yang diketuai H Ujang Kosasih MSi melalui jubirnya memandang, bahwa Raperda tersebut layak untuk dilanjutkan pembahasannya pada tingkat pembahasan berikutnya. Fraksinya menyambut baik, atas penyampaian Raperda itu karena sejatinya merupakan perintah dari lahirnya PP nomor 18 tahun 2017.

“Terkait dengan pembahasan Raperda ini, kami meminta agar klausul dan keputusan yang diambil semuanya didasarkan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (yan)