• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Kam18102018

Last updateKam, 18 Okt 2018 4pm

Parlementaria

Fraksi Restorasi PDIP Pertanyakan Gaji Pokok Bupati

Rapat Paripurna DPRD Kuningan.Kuningann Terkini - Fraksi Restorasi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kuningan mempertanyakan soal gaji pokok yang didapatkan Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH. Pertanyaan itu dilontarkan langsung Fraksi Restorasi PDIP yang diketuai Nuzul Rachdy SE, saat digelar rapat paripurna DPRD tentang PU Fraksi terhadap Raperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan di Gedung DPRD setempat, Rabu (12/7).

Selengkapnya...

Gaji DPRD Harus Sesuai Kemampuan APBD

Rapat paripurna DPRD KuninganKuningan Terkini - Terkait usulan eksekutif soal Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Fraksi Partai Golkar DPRD Kuningan menilai perlu penyesuaian terhadap kemampuan APBD Kuningan. Sebab, rencana kenaikan tunjangan anggota DPRD harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Hal itu disampaikan langsung jubir Fraksi Golkar, H Yanto Badriyanto SSos saat digelar rapat paripurna tentang PU Fraksi DPRD terhadap Raperda tersebut di Gedung DPRD Kuningan, Rabu (21/7).

Selengkapnya...

Dede Sembada: Saya Mengundurkan Diri

Dede SembadaKuningan Terkini - Tiga Bakal calon Bupati Kuningan dari PDIP, H Acep Purnama, SH, MH, Rana Suparman, S.Sos dan M Ridho Suganda mengikuti fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan, red) yang digelar DPD PDIP Jabar di Bandung, Kamis-Minggu (15-18/6) lalu. Sementara, satu balonbup lainnya, Dede Sembada tidak mengikuti fit and proper test alias mengundurkan diri dengan alasan keluarga tidak merestuinya.

Selengkapnya...

Ini Aturan Gaji Anggota dan Pimpinan DPRD

Rapat Paripurna DPRD KuninganKuningan Terkini - Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kuningan yang diusulkan eksekutif, saat ini masih dalam tahap pembahasan. Raperda itu diusulkan, merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam pasal 28 dan pasal 29 PP nomor 18 tahun 2017 dimaksud, ketentuan pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD perlu diatur dalam Perda.

Selengkapnya...

Zul: Penjelasan Bupati Terkait Calon Kades Keliru

Nuzul Rachdy

Kuningan Terkini - Ketua Fraksi Restorasi PDI Perjuangan, Nuzul Rachdy mengatakan, penjelasan Bupati Kuningan, H Acep Purnama, SH, MH terkait calon kepala desa (Kades) harus berdomisili sekurang-kurangnya satu tahun dinilainya keliru. Menurutnya, calon kades cukup dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa setempat.

Selengkapnya...

Fraksi PAN Persatuan Pertanyakan LHP BPK

sidang Paripurna terkait PU fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Bupati mengenai Raperda tentang Pelaksanaan APBD TA 2016Kuningan Terkini - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait APBD TA 2016, yang hingga kini belum diterima fraksi, dipertanyakan fraksi PAN Persatuan DPRD Kuningan. Hal ini dilontarkan jubir Fraksi PAN Persatuan, H Maman Wijaya saat sidang Paripurna terkait PU fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Bupati mengenai Raperda tentang Pelaksanaan APBD TA 2016, di Gedung DPRD Kuningan, Selasa (04/07/2017).

Selengkapnya...

Ini Raperda Perubahan Tentang Pilkades

Paripurna pembahassan raperda pilkadesKuningan Terkini – Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda nomor 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Bupati Kuningan Acep Purnama menilai, khusus untuk calon Kepala Desa (Kades), tidak harus berdomisili sekurang-kurangnya satu tahun. Melainkan cukup dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bentuk keseriusan menyalonkan diri menjadi Kades.

Selengkapnya...