• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Rab12122018

Last updateRab, 12 Des 2018 7am

Pemerintahan

Kekosongan Jabatan Pengaruhi Optimalisasi Kerja?

Sujarwo

Kunngan Terkini- Kekosongan jabatan pada puluhan posisi strategis di lingkup Pemkab Kuningan dari semua tingkatan, eselon 2, 3 dan 4 dikhawatirkan akan mempengaruhi optimalisasi hasil kerja. Demikian disampaikan ketua F-Tekad, Sujarwo kepada Kuningan Terkini, Senin (12/11/2018).

Menurutnya, kekhawatiran tersebut cukup beralasan jika didasarkan pada asumsi, bahwa pengaruh/wibawa seorang pimpinan yang berstatus PLT, tidak akan sama dengan yang berstatus definitif. “Adanya beberapa Camat yang berstatus PLT, juga tidak mustahil akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari Kecamatan tersebut,” kata Mang Ewo, sapaan akrabnya menjelaskan.

Selain itu kata Mang Ewo, hal lain yang patut menjadi perhatian serius dari pemangku kebjakan tertinggi di Kuningan (Bupati, red), yaitu menghadapi tahun anggaran 2019 yang RAPBD-nya saat ini sedang dalam pembahasan antara Legislatif dengabn Eksekutif.

“Jika kebijakan anggaran Plt Kadis/Kaban berbeda 'paham' dengan pejabat yang akan dipercaya sebagai pimpinan pada SKPD tersebut, tidak berlebihan akan muncul asumsi bahwa kebijakan pengelolaan anggaran seorang Kadis/Kaban yang berstatus Plt akan cenderung mengabaikan program kerja SKPD yang dipimpinnya,” terangnya.

Untuk itu sambung Mang Eewo, guna menghindari dampak kurang positif terkait banyaknya posisi yang dijabat dengan status Plt, serta untuk mengoptimalkan hasil kerja dari SKPD, sangatlah bijak jika Bupati H. Acep Purnama melakukan pengisian melalui mekanisme promosi dan rotasi sebelum mengakhiri masa jabatan periode 1 pada 4 Desember' 2018.

“Munculnya kekhawatiran akan sulitnya mendapatkan rekomendasi dari KASN dan Kemendagri pasca terjadinya tragedi mutasi di Kabupatn Cirebon yang berujung pada pengangkapan Bupati Sunjaya, hendaknya tidak dijadikan alasan untuk melanggengkan status quo dibeberapa SKPD,” paparnya.

Lebih jauh Mang Ewo menjelaskan, kalaupun untuk mengisi 5 posisi eselon 2-b yang saat ini kosong,, tentunya proses open biding untuk mengisi kekosongan pada SKPD yang terdampak harus tetap dilakukan dalam kurun waktu yang tidak terlalu jauh dengan proses mutasi tersebut.

“Sehingga, kedepannya tidak terulang kembali terjadinya kekosongan pada SKPD, karena sudah tersedia 'stok' birokrat hasil open biding,” pungkasnya.(j’ly)

Add comment


Security code
Refresh