• Home
  • Parlementaria
  • Profil
  • Wisata
  • Pemerintahan
  • Hukum
  • Politik
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan
  • Aneka

Sen27032017

Last updateMin, 26 Mar 2017 7pm

 

Parlementaria

Bapemperda Siap Bahas 6 Buah Raperda

Apang Sujaman

Kuningan Terkini – Usai melakukan kunjungan ke Jakarta, Bapemperda DPRD Kuningan siap membahas 6 buah Raperda pada semester satu tahun 2017. Hal itu disebutkan oleh Ketua Bapemperda, Apang Sujaman di gedung DPRD, Jumat (17/02/2017).

“Bapemperda menerima surat dari pemerintah daerah tentang harmonisasi 6 buah raperda untuk di bahas di semester satu. Tentunya dengan pengkajian hukum atau yuridis," katanya.

Hasil rapat di Bapemperda lanjutnya, merekomendasikan 6 buah raperda untuk ditindaklanjuti oleh lembaga dalam hal ini pansus di semester pertama 2017. Keenam buah raperda tersebut diantaranya, raperda tentang Desa, raperda tentang pendaftaran penduduk, raperda tentang penyidik pegawai negeri sipil, raperda tentang pelayanan tera dan raperda tentang pengolahan sampah," kata politisi PDIP ini menjelaskan.

Sementara terkait raperda tentang Desa kata Apang, berdasarkan keputusan MK no 128/puu-13/2015 telah mematahkan syarat kepala desa yang harus terdaftar sebagai warga desa setempat atau berdomisili minimal satu tahun. Pasal tersebut dianggap melanggar UU 1945. MK menghapus aturan masalah syarat domisili kepala desa dan perangkat desa mengacu pasal 33 huruf g dan pasal 50 huruf c uu no 6 tahun 2014 tentang Desa.

"Kedua pasal tersebut didugat oleh Apdesi, karena dinilai Inkonstitusional atau bertentangan dengan pasal 29 huruf c ayat 2 uu 1945. Gugatan Apdesi dikabulkan, sehingga pasal tersebut dihilangkan," jelasnya.

Calon kepada desa terang Apang, secara nasional boleh dimana saja, berKTP warga negara Indonesia. "Pencalonan Kepala Desa tidak boleh tunggal, minimal ada dua calon kades,” terangnya.

Diakhir perbincangan, Apang menjelaskan raperda tentang pelayanan tera. Dalam UU no 23 tahun 2014 otonomi daerah, Tera merupakan urusan provinsi yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Objeknya adalah alat ukur, alat takar dan alat timbang.

“Di Kuningan, belum ada perda yang mengatur hal tersebut. Sehingga Bapperda menganggap raperda tera perlu dan harus ada di Kuningan. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan niaga, pelayanan jasa, menciptakan tertib ukur, sehingga pelaku usaha profesional terpercaya," pungkasnya. (l.hakim)

Add comment