• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Rab13122017

Last updateSel, 12 Des 2017 11pm

Parlementaria

Komisi II Tinjau Pasar Hewan Awirarangan

Komisi II DPRD Kuningan saat mengunjungi pasar hewan Awirarangan.

Kuningan Terkini – Untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, Komisi II DPRD Kuningan mengunjungi pasar hewan yang berada di Kelurahan Awirarangan. Saat menyampaikan aspirasinya, sejumlah pedagang meminta lokasi pasar hewan ini tidak berpindah pindah seperti yang dialami sekarang ini.

Menurut salah seorang pedagang, Ahyono, para pedagang berharap agar pasar hewan ini tidak berpindah-pindah tempat. Karena hal ini, membuat para pembeli bingung, khususnya dari luar daerah seperti dari Jakarta.

“Kita sebetulnya hanya ingin ada pasar hewan yang tetap dan layak. Jadi gak berpindah-pindah lagi. Sebab, para pembeli itu bingung kalau pasar hewan berpindah-pindah," katanya di hadapan para wakil rakyat, Kamis (09/02/2017).

Ketua Komisi II, Yudi Moch Rodi mengatakan, para pedagang berkeinginan adanya pasar hewan yang tetap. Karena selama ini tempat saat inimasih berpindah-pindah dan mengontrak. Para pedagang itu hanya berharap agar pemerintah bisa memfasilitasi lokasi pasar hewan permanen, atau tetap.

“Komisi II akan berupaya memperjuangkan dengan mengalokasikan anggaran pembangunan pasar hewan. Dimana pemerintah daerah sudah mengalokasikann tempatnya, yaitu di daerah Ciawigeabang,” terang Yudi, diamini Saw Tresna Septiani, Aang Hasanudin dan anggota komisi II lainnya.

Tahun ini sambung Yudi, anggaran untuk pembangunan pasar hewan sudah ada. Pemda sudah mengalokasikan di daerah Ciawigebang. Pasar hewan yang aktif beroperasi, hanya ada di tiga tempat, yakni Luragung, Ciawigebang, dan di Awirarangan Kuningan.

“Jika nanti telah diberikan tempat permanen, jangan sampai para pedagang hewan itu bersikukuh menentukan tempatnya sesuai dengan keinginan pedagang. Jika tidak ada titik temu, ya susah juga. Harus ada toleransi karena pemerintah membangun juga ada mekanisme yang harus ditempuh,” tandasnya. (l.hakim)

Add comment