Kuningan Terkini – Pemandangan memprihatinkamn terjadi di ruang sidang utama Gedung DPRD Kuningan, Kamis (28/9/2016). Pada Paripurna Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan APBD Tahun 2016, banyak kursi anggota dewan terhormat kosong.
Parahnya, 3 kursi pimpinan DPRD juga ikut kosong. Yaitu kursi Ketua DPRD Rana Suparman, Wakil Ketua Toto Suharto, dan Wakil Ketua H Uci Sanusi. Jalannya paripurna, hanya di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD tersisa, Kokom Komariah. Sesuai tugas, politisi PKS tersebut menemani Bupati Kuningan Acep Purnama hingga akhir.
Fraksi Restorasi PDIP, saat pembacaan pandangannya oleh Udin Burhanudin, mengkritisi beberapa jenis pendapatan yang masih jauh dari target. Ia mendesak kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait agar lebih bekerja keras kedepan. "Jenis-jenis pendapatan itu, diantaranya target tuntutan ganti rugi serta kompensasi sumber daya air,” sebut Udin
Fraksi PDIP juga mengingatkan komitmen pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Ia meminta pemerintah daerah membuat program dan kegiatan riil. Tentu kegiatan yang menyentuh kepentingan dasar masyarakat.
Sebaliknya H Uus Yusuf pembaca dari Fraksi PAN Persatuan mengapresiasi adanya kenaikan dari pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga Rp1,5 miliar. Dari APBD Rp4,5 miliar naik menjadi Rp6 miliar. Begitu pula dengan kenaikan pajak hiburan hingga 32% dari APBD 2016. Meskipun disisi lain, Ia prihatin dengan kondisi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak mengalami kenaikan sama sekali.
“Potensi pajak ini seharusnya bias digali lebih maksimal oleh pemerintah daerah. Kita semua harus serius,” pintanya dengan suara lantang (L Hakim)