Jum29032024

Last updateRab, 27 Mar 2024 3pm

bjb

Parlementaria

Dede: RUU Pilkada Bisa Efisiensi Anggaran

Dede Ismail

Kuningan Terkini - Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan yang juga anggota dewan, H Dede Ismail SIp MSi setuju Pilkada dilakukan oleh DPRD. Pernyataan persetujuan tersebut diungkapkan Dede secara pribadi dalam menanggapi pro kontra wacana ini yang sedang dalam pembahasan hangat di masyarakat dan DPR RI.

“Dari sisi partai, di Gerindra sendiri kami siap untuk mengikuti alur kebijakan dari DPP untuk dilaksanakan di tingkat pusat hingga daerah. Secara pribadi, saya sangat setuju dengan wacana pilkada oleh DPRD ini,” kata Dede saat ditemui KaTer di gedung dewan setempat, Rabu (17/9/2014).

Logikanya lanjut Dede, dengan diberlakukan pilkada oleh DPRD, maka secara otomatis anggaran negara akan menjadi efisien. Karena yang sudah-sudah, terkadang untuk anggaran pencalonan Gubernur dan Bupati atau Walikota bisa menghabiskan anggaran mencapai sekitar 50 milyar. Tidak mungkin dalam kurun waktu lima tahun, anggaran tersebut bisa tertutup oleh gaji sang kepala daerah.

“Jika begitu, maka indikasi sang kepala daerah untuk melakukan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme, red) sangat memungkinkan terjadi. Dugaan lainnya, untuk mengembalikan modal itu, kemungkinan besar uang APBD yang merupakan uang rakyat yang seharusnya dipakai untuk kepentingan rakyatnya, malah akan digunakan separuh dari anggaran itu untuk pribadinya dengan berbagai cara,” ujarnya.

Dede menuturkan, secara politik wacana pilkada melalui DPRD sangat menguntungkan koalisi merah putih di berbagai tingkatan. Termasuk di Kabupaten Kuningan, pada Pilkada 2018 mendatang jika wacana ini terjadi, maka koalisi merah putih dipastikan akan merebut kekuasaan, khususnya di eksekutif.

“Jika nanti benar-benar pilkada dipilih oleh DPRD, maka di Kuningan sudah pasti kita sebagai koalisi merah putih akan merebut kekuasaan itu. Apalagi, di DPRD juga kan sudah kelihatan kemana arah politik yang akan kita bangun kedepan,” tegasnya.

Menanggapi adanya ungkapan pilkada melalui DPRD merupakan kemunduran berdemokrasi, pengusaha kasur Palembang ini mengungkapkan, justru DPRD merupakan sebuah lembaga politik yang mempunyai legitimasi kuat sebagai wakil dari ungkapan suara masyarakat.

“Kemunduran bagaimana? Justru pilkada oleh DPRD ini lebih efektif. Karena, dewan itu kepanjangan tangan dari masyarakat. Suara masyarakat telah diwakilkan kepada anggota dewan,” pungkasnya.(AND)

Add comment


Security code
Refresh


Fishing