• Home
  • Pemerintahan
  • Parlementaria
  • Politik
  • Hukum
  • Profil
  • Aneka
  • Wisata
  • Sosial
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Kesehatan

Kam18102018

Last updateRab, 17 Okt 2018 8am

Hukum

Terdakwa Penipuan CPNS Jalani Sidang Lanjutan

Sidang lanjutan penipuan cpns

Kuningan (KaTer) - Sidang tersangka penipuan penerimaan calon pegawai negri sipil (PNS) yang melibatkan seorang PNS aktif di lingkungan Pemkab Kuningan dengan inisial BS (55) berjalan alot, Selasa (5/2/2014) di Pengadilan Negeri Kuningan.

Dalam pledoy pembelaanya didepan majlis hakim yang diketuai Zeni Zenal M, hakim anggota Dedy W, dan Aryaniek A, BS mengatakan, awal kejadian ketika BS bertemu dengan Al, seorang pegawai di dinas kesehatan Kabupaten Kuningan Tahun 2012, AI meminta pada BS untuk memasukannya koleganya putri Hj Siti Jubaedah untuk masuk sebagai CPNS di RSUD 45.

"Waktu itu saya sudah menolak tidak bisa memperjuangkan untuk jadi CPNS," Aku BS.

Dikatakan BS, uang yang diterima dari korban seluruhnya Rp 87 juta, diterima secara berangsur melalui perantara Al. Karena ditahun itu tak ada pendaftaran CPNS dari umum, maka keluarga korban meminta uang kembali.

“Akhirnya disepakati dalam sebuah surat pernyataan ditanda tangani kedua belah pihak diatas materai yang salah satu isinya uang Rp 87 juta menjadi utang BS, dengan pembayaran akan dicicil setiap bulan,” ungkapnya.

Menurut BS, utang tersebut sudah dicicil mulai 24 April 2013 dengan awal pembayaran Rp 10 juta. Bulan seterusnya sebesar Rp 4 juta, Rp 2 juta, Rp 4 juta dan Rp 2 juta yang dibayar terakhir 10 Juni 2013. “Sisanya, saya siap membayaranya kepada korban dari hasil penjualan rumah saya Rp 250 juta," katanya.

Sementara saksi terdakwa Eman Ip ketika ditanya hakim mengatakan, dia tidak tau percis penggunaan uang Rp 87 oleh rekannya BS. Tapi, ia mengetahui ada keterlibatan Al, hingga BS terjerat dalam dugaan penipuan CPNS yang dilaporkan keluarga korban ke Polres Kuningan 3 Oktober 2013 itu.

"Yang saya ketahui memang korban belum jadi PNS, tapi sekarang mengabdi di salah satu puskesmas sebagai honorer," ucapnya.

Jaksa penuntut umum Retna S dan Kusyana menanyakan pada terdakwa, tujuan mengumpulkan berkas pesyaratan CPNS, penggunaan dana, dan bukti penjualan rumah dan aktanya. "Apakah sodara terdakwa sudah melangkah untuk meloloskan CPNS dengan uang sebesar itu? sementara tidak ada pendaftaran, ini aneh,"kata Rena.

Ketua Tim kuasa hukum Bs Moh Jarkasih mengatakan, merasa keberatan jika masalah hukum kliennya BS dari perdata naik kepidana. "Kami tunggu putusan sidang BS terakhir 12 Februari, jika tidak sesuai kami akan banding," kata Ketua LBH Bima Sema ini. (DHE)

Add comment


Security code
Refresh